program pemerintah dengan paket c

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Pernyataan World Development Report bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan, menyerap, dan menyebarluaskan pengetahuan,   Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang pendidikan seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 31 UUD 1945 bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Semua warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan Masalah pemerataan pendidikan merupakan masalah di bidang pendidikan pada negara berkembang, termasuk Indonesia.
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu saat hadir dalam Seminar Nasional Pramuktamar V Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bertema ”Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Bermutu Berbasis Karakter” di Jakarta, Selasa (12/10/2010). JAKARTA, KOMPAS.com — Angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar hingga saat ini masih tinggi. Siswa yang putus sekolah di tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 orang, terdiri atas 527.850 siswa SD dan 241.110 siswa SMP. Mereka putus sekolah terutama akibat persoalan ekonomi. Selain itu, sekitar 920.000 lulusan SD tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP dengan beragam alasan. Adapun lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA sederajat lebih banyak lagi, yakni sekitar 30,1 persen atau sekitar 1,26 juta siswa.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengatakan hal itu saat hadir dalam Seminar Nasional Pramuktamar V Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang bertema ”Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Bermutu Berbasis Karakter” di Jakarta, Selasa (12/10/2010). Saat ini jumlah siswa SD sekitar 31,05 juta orang, sedangkan siswa SMP 12,69 juta orang.

Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2009 di 33 propinsi, Angka putus sekolah saat ini pada tingkat Sekolah Dasar 23%, SMP 48% dan SMA 29%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi buruh internasional (ILO) bahwa sebanyak 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus sekolah dan menjadi pekerja anak. 19% anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak bersekolah dan memilih untuk menjadi pekerja. Survei tersebut mencakup 1200 keluarga di 5 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan

B. Rumusan Masalah

  1. Karena Pemerataan pendidikan itu sangat luas cakupan masalahnya meliputi pendidikan PUAD,SD/MI,SMP/MTS ,SMA/MAN dan Perguruan Tinggi. Maka Makalah ini dibatasi dengan permasalahan di tingkat pendidikan dasar saja . dengan alasan bahwa pendidikan di dasar merupakan landasan yang penting bagi jenjang selanjutnya

1. Faktor apas ajakah yang melatar belakangi banyaknya anak-anak usia sekolah SMP/MTS banyak Yang putus sekolah ?…

  1. Program apa yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu permasalahan tersebut di masyarakat

C.  Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui Faktor apa sajakah yang melatar belakangi banyaknya anak-anak usia sekolah SMP/MTS banyak Yang putus sekolah dan Program apa yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu permasalahan tersebut di masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PEMERATAAN PENDIDIKAN

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama (Eka, R. 2007. Kondisi Pemerataan Pendidikan di Indonesia, http://edu-articles.com).

Menurut Rawls prinsip Keadilan Distributif the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. (http://m31ly.wordpress.com/2009/11/13/6/)

Coleman dalam bukunya Equality of educational opportunity mengemukakan secara konsepsional konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdafar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Ace Suryadi , 1993 : 31).

Dalam pemahaman teori Human Capital yang dipelopori oleh Theodore W. Schultz, manusia merupakan suatu bentuk kapital sebagaimana bentuk kapital-kapital lainnya yang sangat menentukan bagi pertumbuhan produktivitas suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi Sumber daya manusia, dengan pendidikan seseorang dapat memperluas pilihan-pilihan bagi kehidupannya baik dalam profesi, pekerjaan, maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan hidupny.

Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.Pendidikan dalam kasus ini adalah pemerataan pendidikan aspek equity.Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Seperti yang telah diungkapkan pada latar belakang yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

A. Faktor yang mempengaruhi putus sekolah

  1. Faktor kemiskinan

Menurut Nuh, alasan utama tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Karena itu, penyelesaian yang ditawarkan pemerintah juga harus menjawab akar masalah yang dihadapi masyarakat dihadapi masyarakat. http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/13/.

Masalah putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan terutama pada jenjang pendidikandasar merupakan persoalan serius yang dapat mpengaruhi keberhasilan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun., Untuk itu, agenda penting yang harus menjadi prioritas adalah peningkatan pemerataan pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Mayoritas kaum miskin di Indonesia tinggal di tempat-tempat jauh yang terpencil. Mereka praktis kekurangan segalanya; fasilitas, alat-alat transportasi dan komunikasi di samping rendahnya pengetahuan merekaterhadap teknologi.

Perbaikan hidup masyarakat yang miskin lebih banyak menjadi sasaran pemerintah dengan menyediakan fasilitas umum terutama fasilitas pendidikan yang lebih berkualitas,lebih efektif dan mudah terjangkau dengan perbandingan kondisi yang proporsionaltiap daerah. Pemrintah harus mengusahakan mobilasasi sumber-sumber lokal dan nasional.untuk hal tersebut .Ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis yaitu antara perkotaan dan perdesaan, serta antara kawasan timur Indonesia (KTI) dan kawasan barat Indonesia (KBI), dan antar tingkat pendapatan penduduk ataupun antar gender.

2. kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas dan tidak merata

Daerah georafis indonesia yang tidak merat menyebabkan salah satu faktor menyebabkan banyaknya anak putus sekolah Dalam wilayah negara Indonesia yang luas dengan karakteristik geografis dan demografis yang begitu beragam, sangat sulit memberikan layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama   anak-anak yang memiliki berbagai kendala ekonomi, geografis dan waktu.   

Bahkan sekalipun di lokasi-lokasi seperti itu dibangun sekolah reguler, belum tentu kelompok anak  yang memiliki kendala tersebut sempat mengikuti pendidikan karena kesibukannya bekerja membantu orang tua mencari nafkah.Untuk mengatasi kebutuhan pendidikan bagi mereka adalah upaya penerapan cara non konvensional.Cara lain itu adalah memanfaatkan potensi, kemajuan serta keluwesa teknologi.baru. Sekalipun teknologi itu seperti teknologi komunikasi, informasi dan adi-marga menawarkan pemerataan pendidikan dengan biaya yang relatif rendah (Ono Purbo, 1996), penggunaannya masih merupakan jurang pemisah antara ‘yang kaya’ dan ‘yang miskin’. Di samping itu, sekalipun teknologi dapat menjangkau yang tak terjangkau serta dapat menghadirkan pendidikan kepada warga belajar, mereka yang terlupakan tetap dirugikan karena bukan hanya tetap buta teknologi tetapi tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan.

3 .Kondisi Pendidikan di Indonesia.

. Perubahan kebijakan secara tidak konsisten, misalnya; penerapan kurikulum CBSA, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan kurikulum KTS. Kesrusakan fasilitas sekolah tercatat .Pada tahun 2007 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Pada saat yang sama sebagian besar sekolah belum memiliki prasarana penunjang mutu pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium. Kepemilikan komputer dan akses internet sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan masih sangat terbatas. Sampai dengan tahun 2009 baru sebagian kecil sekolah/madrasah yang memiliki akses internet.Terbatasnya ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor terpenting penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas.

4. Banyak sekolah yang didirikan mayarakat terletak di wilayah perkotaan

Sebagian besar pendirian lembaga-lembaga pendidikan prasekolah yang diprakarsai oleh masyarakat masih berorientsi di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah-wilayah di pedesaan atau daerah terpencil dirasakan masih sangat kurang. Hal ini berakibat pada kurang adanya pemerataan kesempatan untuk pendidikan prasekolah.

  1. Usaha pemerintah untuk mengatasi putus sekolah

    1. Wajib Belajar

Sejak tahun 1984 pemerintah telah melaksanakan wajib belajar 6 tahun dan terus dilanjutkan smpai sekarang ini Dalam sektor pendidikan, kewajiban belajar tingkat dasar perlu diperluas dari 6 ke 9 tahun, yaitu dengan tambahan 3 tahun pendidikan setingkat SLTP seperti dimandatkan oleh Peraturan Pemerintah 2 Mei 1994.. Hal ini segaris dengan semangat “Pendidikan untuk Semua” yang dideklarasikan di konferensi Jomtien di Muangthai tahun 1990 dan Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia Artikel 29 yang berbunyi: “Tujuan pendidikan yang benar bukanlah mempertahankan ‘sistem’ tetapi memperkaya kehidupan manusia dengan memberikan pendidikan lebih berkualitas, lebih efektif, lebih cepat dan dengan dukungan biaya negara yang menanggungnya” Berbagai upaya telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia termasuk pelaksanaan. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008 yang dapat diukur antara lain dengan peningkatan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan yang sederajat menjadi 95 persen. Namun demikian sampai dengan tahun 2010 nampaknya belum seluruh rakyat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar tersebut

    1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memunggut biaya .Peningkatana biaya satuan BOS pada tahun 2009 yang cukup signifikan yaitu 20% dari anggaran biaya pembangun negara (APBN) merupakan komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan dan bantuan khusus sekolah (BKS), dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa siswa yang kurang mampu dengan memberikan Rp.575.000 /siswa yang ada dikota ,SD/SDLB Rp.400.000/siswa/tahun, Rp.570.000/siswa/pertahun untuk SMP/MTS di daerah dan 397.00 anak di SD/ SDLB dikabupaten BKM, Dana beasiswa , Sekolah Satu atap, -Memberlakukan sistem cuti bagi siswa bermasalah baik permasalahan di keluarga seperti permasalahan ekonomi maupun karena pelanggaran di sekolah, merupakan upaya efektif menurunkan angka putus sekolah.(Sumut Pos ,Senin 28/9/2010) Frisian Flag Indonesia dan Matahari Food Business (Hypermart dan Foodmart) meresmikan kerja sama strategis dengan meluncurkan program “Berbagi untuk Maju (Jumat, 13 Agustus 2010)

 

3. Program SMP terbuka.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Terbuka. Sebagai dasar hukum smp terbuka .Konsep pendidikan sepanjang hayat (life-long education) dan pendidikan untuk semua (education for all) yang dicetuskan oleh UNESCO merupakan suatu gagasan yang harus dapat diwujudkan di Indonesia.  Namun upaya ke arah itu ternyata masih banyak menemui kendala.  Hingga saat ini problem pemerataan kesempatan belajar masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan  di Indonesia.       Bagi kelompok anak seperti ini, pergi ke sekolah setiap hari dengan segala konsekwensinya ,  merupakan kegiatan yang dianggap terlalu mahal. Anak-anak tersebut berada di luar jangkauan pendidikan konvensional.  Oleh  karena itu, perlu  adanya alternatif program pendidikan non-konvensional untuk  dapat menjangkau mereka. Sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh  dapat dijadikan alternatif untuk memberikan layanan pendidikan bagi kelompok anak yang memiliki kendala semacam itu. Untuk pendidikan tingkat SLTP, salah satu bentuk pendidikan terbuka  yang telah dilaksanakan saat ini adalah Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka).  Saat ini SMP Terbuka telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia. Miarso memandang bahwa SMP Terbuka bukan sekedar merupakan pendidikan komplementer atau suplementer, melainkan sebagai pendidikan kompensatorik yang  bisa menjadi pengganti yang statusnya paralel  terhadap lembaga pendidikan yang telah ada.  Jadi, adalah sangat beralasan jika akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah perluasan kesempatan belajar.       Pada aspek yang lain, dipilihnya SMP Terbuka untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan karena adanya beberapa pertimbangan.  Sebagaimana dikemukakan oleh Sadiman, Seligman dan Raharjo, SMP Terbuka ini dipilih   karena sistem ini  segera dapat dilaksanakan tanpa resiko merosotnya mutu pendidikan. SMP Terbuka telah dirintis  sejak tahun 1979 pada lima lokasi sekolah rintisan.  Dalam perkembangnnya, ketika dicanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 1994, SMP Terbuka dijadikan salah satu program andalan untuk mensukseskan program ini. SMP Terbuka diharapkan dapat menjangkau anak-anak usia SMP  yang tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP biasa.       Penyelenggaraan SMP Terbuka merupakan   salah satu bentuk aplikasi konsep teknologi pendidikan untuk mengatasi masalah perluasan kesempatan  belajar. Melalui SMP Terbuka diupayakan agar siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pebelajar.     Sistem SMP Terbuka berupaya untuk menjangkau anak-anak yang berkendala agar bisa belajar, dengan cara membentuk beberapa Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang berlokasi di sekitar tempat tinggal siswa.  Jadi,  bukan siswa yang dituntut harus datang ke sekolah setiap hari,  melainkan  “membawa”  sekolah atau sumber belajar ke lingkungan  siswa.   Sebagaimana sistem pendidikan terbuka pada umumnya, kegiatan belajar di SMP Terbuka  menerapkan prinsip-prinsip  belajar mandiri.  Sistem pembelajaran    SMP Terbuka didesain sedemikian rupa sehingga  siswa dapat belajar  secara mandiri dengan bantuan terbatas dari orang lain.   

4.Pendidikan Kesetaraan
Pengertian pendidikan kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/IMTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Setiap peserta didik yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B, atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. hasil pendidikan nonformal dapat sihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (UU No 20/2003 Sisdiknas Psl 26 Ayat (6).

5. Bidang Teknologi

Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Produk media audio lain yang dihasilkan oleh Pustekkom antara lain Radio Pelangi, audio integrated, dan audio SLTP Terbuka. Tentu saja, itu tadi, termasuk TV-E yang akan berfungsi sebagai media pembelajaran bagi peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.

 

BAB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Pemerataan pendidikan di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Masih banyak wilayah di Indonesia yang pendidikannya masih di bawah standar.

2. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, upaya-upaya tersebut berhasil secara maksimal

B. Saran

Baik pemerintah dan masyarakat bersama lebih mengusahakan pemerataan pendidikan di Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Notonagoro. 1973. Filsafat Pendidikan Nasional Pancasila. Yogyakarta.. IKIP Yogyakarta

Slameto, 1995. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Rineka Cipta,Jakarta.

T. Sulistyono, Drs. M.Pd.,MM. 2003. Wawasan Pendidikan. Direktorat, Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan,Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

Usman, Moh. Uzer., Drs. & Setiawati, Lilis. 2000. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar mengajar. P.T. Remaja Rosdakarya, Bandung.

http://www.google.com ./ http://edu-articles.com, 10 May 2010,

http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/13/.

 

pencapaian PAUD Tahun 2004 – 2009 Program

Indikator Kinerja

2004

%

2005

%

2006

%

2007

%

2008
%

2009

%

PAUD

APK(%)

39,09

42,34

45,63

48,32

50,62

53,90

Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)

 

6,04

5,42

4,37

4,2

3,61

3

Pencapaian Dikdas thn2004/2009 SD/MI/SDLB/Pakt A

APK(%)

112,5

111,2

112,57

115,71

116,56

 

Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)

 

2,49

2,49

2,43

2,4

2,28

2,2

Angka Partisipasi Murni (APM) (%)

 

94,12

94,3

94,48

94,9

95,14

18

Rerata Nilai UN

7,03

 

SMP/MTs/ SMPLB/

Paket B

APK(%)

81,22

85,22

88,68

92,52

96,18

 

Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)

 

25,14

25,14

23,44

23

20,18

 

Rerata Nilai UN

 

5,26

6,28

7,05

7,02

6,87

 

RasioLulusan SMP/MTs

 

5

6,5

12,7

12,5

16,4

 

Medali Emas Olimpiade

 

0

12

8

28

52

 

SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C

APK(%)

49,01

52,2

56,22

60,51

64,28

68,20

Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)

 

33,13

33,13

31,44

31,2

29,97

29,20

Rerata Nilai UN

 

5,31

6,52

7,33

7,14

7,17

 

Sumber Balitbang KementrrianPend

 

 

F. Bidang Teknologi

Kemajuan teknologi menawarakan solusi untuk menyediakan akses pendidikan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat belajar yang tinggal di daerah terpencil. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan belajar orang-orang yang kurang beruntung ini secara ekonomi ketimbang

menyediakan akses yang tak terjangkau oleh daya beli mereka.Televisi saat ini digunakan sebagai sarana pemerataan pendidikan di Indonesia karena fungsinya yang dapat menginformasikan suatu pesan dari satu daerah ke daerah lain dalam waktu yang bersamaan. Eksistensi televisi sebagai media komunikasi pada prinsipnya, bertujuan untuk dapat menginformasikan segala bentuk acaranya kepada masyarakat luas. Hendaknya, televisi mempunyai kewajiban moral untuk ikut serta berpartisipasi dalam menginformasikan, mendidik, dan menghibur masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada perkembangan pendidikan masyarakat melalui tayangan-tayangan yang disiarkannya.Sebagai media yang memanfaatkan luasnya daerah liputan satelit,televisi menjadi sarana pemersatu wilayah yang efektif bagi pemerintah.Pemerintah melalui TVRI menyampaikan program-program pembangunan dan kebijaksanaan ke seluruh pelosok tanpa hambatan geografis yang berarti.Saat ini juga telah dirintis Televisi Edukasi (TV-E)Media elektronik untuk pendidikan itu dirintis oleh Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi

 

Pendidikan (Pustekkom), lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ini untuk memberikan layanan siaran pendidikan berkualitas yang dapat menunjang tujuan pendidikan nasional. Tugasnya mengkaji, merancang, mengembangkan, menyebarluaskan,

mengevaluasi, dan membina kegiatan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan jarak jauh/terbuka. Ini dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jalur, jenis, danjenjang pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional. Siaran Radio Pendidikan untuk Murid Sekolah Dasar (SRPM-SD) adalah suatu sistem atau model pemanfaatan program media audio interaktif.

Untuk siswa SD yang dikembangkan oleh Pustekkom sejak tahun 1991/1992.SRPM-SD lahir dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Produk media audio lain yang dihasilkan oleh Pustekkom antara lain Radio Pelangi, audio integrated, dan audio SLTP Terbuka. Tentu saja, itu tadi, termasuk TV-E yang akan berfungsi sebagai media pembelajaran bagi peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan.

meningkat di Indonesia, yang kenyataanya tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja. Namun adanya perbedaan yang cukup besar antara hasil pendidikan dan kebutuhan kerja.

b. Program yang Dikeluarkan Pemerintah

Operasional Pendidikan.sekolah melalui Kebijakan BOS telah ditelurkan oleh pemerintah, namun pada kenyatannya di lapangan masih banyak sekolahsekolah yang mencari lahan untuk menarik pungutan kepada siswa (orang tua) dengan embel-embel program tertentu. .Pemerintah hendaknya mempunyai komitmen untuk mendistribusikan bantuan pendidikan (Imbal swadaya, Block Grant, dll) kepada sekolah sesuai dengan kuintasi yang dicairkan dan jangan sampai bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhenti di tingkat birokrasi. Dana Bantuan Operasional , dari APBD tiap tiga bulan sekali, wajar 9 tahun , BKM, Dana beasiswa , Sekolah Satu atap, -Memberlakukan sistem cuti bagi siswa bermasalah baik permasalahan di keluarga seperti permasalahan ekonomi maupun karena pelanggaran di sekolah, merupakan upaya efektif menurunkan angka putus sekolah.(Sumut Pos ,Senin 28/9/2010) Frisian Flag Indonesia dan Matahari Food Business (Hypermart dan Foodmart) meresmikan kerja sama strategis dengan meluncurkan program “Berbagi untuk Maju(Jumat, 13 Agustus 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Nuh, alasan utama tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Karena itu, penyelesaian yang ditawarkan pemerintah juga harus menjawab akar masalah yang dihadapi masyarakat.

Menurut Nuh, alasan utama tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Karena itu, penyelesaian yang ditawarkan pemerintah juga harus menjawab akar masalah yang dihadapi masyarakat. http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/13/. Melihat dari penyataan menteri pendidikan diatas timbul suatu kontradiksi mengapa anak-anak yang telah berumur sekolah tidak mau melanjutkan sekolahnya pada hal biaya sekolah telah ada bantuan oprasional sekolah dari pemerintah?.. Apakah anak usia sekolah lebih suka bermnain dari pada sekolah ….. Pertanyaan besar yang meski kita jawab . Karena apabila hal ini tidak dipecahkan dan ditemukan jalan keluarnya maka bukan tidak mungkin 10 sampai 20 tahun bangsa kita adalah bangsa yang bodoh dan bukan tidak mungkin bangsa kita akan dijajah kembali seperti pada adad ke 15 sampai abad ke 19 Menurut Nuh, alasan utama tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Karena itu, penyelesaian yang ditawarkan pemerintah juga harus menjawab akar masalah yang dihadapi masyarakat.

Menurut Nuh, alasan utama tingginya angka putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sulitnya akses ke sekolah. Karena itu, penyelesaian yang ditawarkan pemerintah juga harus menjawab akar masalah yang dihadapi masyarakat. http://edukasi.kompas.com/read/2010/10/13/. Melihat dari penyataan menteri pendidikan diatas timbul suatu kontradiksi mengapa anak-anak yang telah berumur sekolah tidak mau melanjutkan sekolahnya pada hal biaya sekolah telah ada bantuan oprasional sekolah dari pemerintah?.. Apakah anak usia sekolah lebih suka bermnain dari pada sekolah ….. Pertanyaan besar yang meski kita jawab . Karena apabila hal ini tidak dipecahkan dan ditemukan jalan keluarnya maka bukan tidak mungkin 10 sampai 20 tahun bangsa kita adalah bangsa yang bodoh dan bukan tidak mungkin bangsa kita akan dijajah kembali seperti pada adad ke 15 sampai abad ke 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s