PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI KURSUS PARA-PROFESI (KPP) 2008

 

 

 

 

 

PEDOMAN PEMBERIAN SUBSIDI

KURSUS PARA-PROFESI (KPP)

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

(BP-PNFI) REGIONAL III SEMARANG
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

TAHUN 2008

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

 

Berdasarkan Sakernas BPS tahun 2005, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,8 juta orang. Dilihat dari latar belakang pendikannya: 31% berpendidikan SD ke bawah; 25% berpendidikan SLTP; 36% berpendidikan SLTA; dan 7% berpendidikan perguruan Tinggi.

 

Paling tidak terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar daripada jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Kedua, kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja, dan ketiga, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan efisiensi dan kebangkrutan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Dari ketiga faktor tersebut, faktor pertama dan kedua merupakan faktor dominan yang menyebabkan pengangguran.

 

Sesungguhnya terjadinya masalah pengangguran bukan hanya disebabkan oleh kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Banyak kasus, kesempatan kerja tersedia baik di dalam maupun luar negeri, tetapi pencari kerja tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan calon pengguna tenaga kerja. Akibatnya, kesempatan kerja tersebut tidak termanfaatkan, dan konsekuensi berikutnya jumlah penganggur pun makin bertambah.

 

Masalah pengangguran merupakan masalah krusial karena sangat besar sumbangannya terhadap tingkat kemiskinan serta dapat menimbulkan kerawanan sosial, ekonomi dan keamanan. Oleh karena itu masalah pengangguran ini harus segera diatasi. Di antara upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengangguran tersebut adalah dengan memberikan pelatihan atau kursus para-profesi kepada para pencari kerja usia produktif sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang tersedia.

 

Atas dasar itu, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, mengalokasikan dana subsidi kepada berbagai lembaga yang berkomitmen untuk menyelenggaarakan kursus para-profesi dan kepada perorangan yang diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan Non Formal, yang selanjutnya disebut ”Pemberian Subsidi Kursus Para-profesi”.

 

  1. Dasar Hukum

      1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sisitem Pendidikan Nasional.

      2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

      3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

      4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 tahun 2005 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan Nasional.

      5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 177/U/2001 tahun 2001 tentang Pemberian Dana Bantuan Kepada Penyelenggara PLS, Pemuda, dan Olahraga.

      6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13/U/2005 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

      7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP-PNFI Regional III Semarang Nomor: …………………….. tanggal ……………………………..

 

  1. Tujuan Pedoman

Memberikan arah yang jelas bagi lembaga dalam menyusun dan mengajukan proposal untuk mendapatkan dana subsidi Kursus Para- Profesi.

 

  1. Tujuan Program

Tujuan program pemberian subsidi kursus para-profesi ini adalah memberikan kesempatan bagi para peserta didik usia produktif untuk meningkatkan pengetahuan, keteramapilan dan sikap mental yang sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja pada dunia usaha dunia industri (DUDI), baik dalam maupun luar negeri dalam rangka penurunan jumlah pengangguran usia produktif serta pengentasan kemiskinan

 

 

BAB II

SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA

 

  1. Sasaran Program KPP dan Besaran Subsidi Bantuan

Program Kursus Para Profesi pada tahun 2008 dilaksanakan melalui pendekatan bantuan kelembagaan untuk melaksanakan kursus para-profesi

          1. Sasaran Program KPP

Sasaran program KPP adalah warga masyarakat Indonesia dengan kriteria:

  1. Putus sekolah atau tidak melanjutkan pada pendidikan formal

  2. Belum memiliki pekerjaan tetap

  3. Berasal dari keluarga kurang mampu

  4. Minimal lulus Paket B/ SLTP dan yang sederajat

          1. Besaran Bantuan Kelembagaan

Biaya bantuan penyelenggaraan disesuaikan dengan unit cost masing-masing jenis kursus.

 

  1. Pemanfaatan Dana Subsidi

Subsidi Kursus Para-profesi terdiri dari 2 jenis yaitu subsidi kepada lembaga dan subsidi kepada perorangan dalam bentuk beaisiwa kursus para-profesi.

Bantuan KPP dipergunakan untuk biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal peserta didik.

  1. Biaya investasi (maksimal 10%) digunakan untuk pengembangan lembaga termasuk untuk promosi dan pembelian peralatan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan kursus dan pelatihan dalam waktu jangka panjang.

  2. Biaya Operasional (maksimal 50%), dipergunakan untuk: honorarium pengelola dan pendidik, bahan dan peralatan praktek, bahan habis pakai termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsung seperti biaya daya dan jasa, pemeliharaan peralatan serta biaya operasional lainnya yang menunjang administrasi kegiatan kursus/pelatihan.

  3. Biaya Personal (minimal 40%), dipergunakan untuk kepentingan peserta didik, misalnya: transport peserta didik, biaya penyaluran lulusan, dan termasuk pemberian modal usaha bagi warga belajar yang bekerja mandiri.

  1. Satuan PNF Penyelenggara Program KPP

Satuan PNF yang dapat menyelenggarakan program KPP, antara lain;

    1. Lembaga Kursus dan Pelatihan, yang terdaftar dalam Direktori Kursus dan Pelatihan tingkat Nasional dan di Web BP-PNFI

    2. BPKB/UPTD SKB, dan

    3. Lembaga PNF sejenis lainnya, seperti Perusahaan penyaluran tenaga kerja yang memiliki lembaga kursus dan pelatihan.

 

  1. Kriteria Warga Belajar Program KPP

Kriterian warga belajar/peserta didik program KPP, adalah sebagai berikut:

    1. Penduduk usia produktif (13 -35 tahun), perempuan maupun laki-laki

    2. Minimal berpendidikan SMP/Paket B atau yang sederajat, dan/atau dropout SM, dam/atau lulus SM tidak melanjutkan

    3. Belum memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap sebagai mata pencaharian

    4. Memiliki kemauan untuk belajar, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti program sampai tuntas

    5. Prioritas berdmisili tidak jauh dari tempat lembaga penyelenggara KPP.

 

  1. Jenis Keterampilan

Keterampilan yang diselenggarakan dalam program KPP adalah jenis keterampilan, dengan kriteria:

    1. Mempunyai peluang yang tinggi di pasar kerja DUDI, baik ditingkat nasional maupun internasional;

    2. Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP, antara lain:

      1. Otomotof;

      2. Elektronika

      3. Spa

      4. Komputer

      5. Akupunktur

      6. PLRT plus

      7. Garment/menjahit

      8. Baby Sitter

      9. Care Giver

      10. House Keeping

      11. Pariwisata (perhotelan)

 

BAB III

PERSYARATAN LEMBAGA CALON PENYELENGGARA

PROGRAM KURSUS PARA-PROFRESI

 

A. Persyaratan Lembaga Pengusul

Lembaga yang berminat untuk mengajukan proposal menjadi penyelenggara KPP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

  1. Persyaratan Administratif

  1. Berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akta Notaris atau keterangan legalitas sejenis lainnya.

  2. Memiliki ijin operasional dari instansi berwenang, dan diprioritaskan dari Dinas Pendidikan

  3. Memiliki rekening bank dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga (bukan rekening dan NPWP pribadi).

  4. Bagi lembaga kursus harus terdaftar pada Direktori Kursus dan Pelatihan tingkat Nasional atau terdaftar pada Web BP-PNFI Regional III Semarang

  5. Memiliki jaringan kerja, diprioritaskan yang memiliki jaringan kerja ke luar negeri.

  6. Memiliki ”job order atau Demand Letter Attachement” (pesanan tenaga kerja) dibuktikan dengan surat pesanan dari dunia industri atau penyalur tenaga kerja (bukan MOU rmagang), prioritas dari luar negeri.

  7. Bagi lembaga yang mengusulkan penyelenggaraan KPP melalui lembaga, minimal membelajarkan peserta didik 40 orang

  8. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

  9. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan kursus para-profesi. (teori dan praktek).

  10. Mendapat rekomendasi dari Subdin PLS Kabupaten Kota/ Induk Organisasi

  11. Membuat dan melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan menyelenggarakan program KPP secara sungguh-sungguh sesuai proposal yang disetujui, dengan bermaterai secukupnya (contoh terlampir).

 

BAB IV

PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

 

  1. Penyusunan Proposal

  1. Lembaga yang berminta sebagai penyelenggara program KPP wajib menyusun proposal. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi; analisis situasi, rencana aksi, program aksi serta tindak lanjutnya. Sistematika Proposal, lihat lampiran;

  2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon penyelenggara program KPP;

  3. Proposal harus direkomendasi oleh Sub-Dinas PLS Kabupaten/Kota dan/atau UPTD/SKB setempat/ Induk Organisasi

 

  1. Melanisme Pengajuan Proposal

        1. Proposal yang telah ditandatangani oleh ketua/pimpinan lembaga calon penyelenggara program KPP, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Induk organisasi untuk mendapat rekomendasi;

        2. Proposal yang telah ditandatangani oleh ketua/pimpinan lembaga calon penyelenggara program KPP dan mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota/ Induk organisasi, selanjutnya dikirim kepada BP-PNFI untuk diseleksi. Proposal dikirim ke alamat:

 

 

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

(BP-PNFI) REGIONAL III SEMARANG

Jl. Diponegoro 250 Ungaran, 50512

Telp. 024 – 6921187, Fax. 024 – 6922884

 

 

 

 

 

        1. Proposal dikirim sebanyak 2 eksemplar, mulai awal bulan Februari 2007.

        2. Proposal yang dikirim ke pusat atau ke Dinas Pendidikan Propinsi tidak boleh diajukan ke BP-PNFI untuk menghindari terjadinya pemberian subsidi ganda.

BAB V

PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN LEMBAGA

PENERIMA SUBSIDI PROGRAM KURSUS PARA-PROFESI

 

  1. Tim Penilai

    1. Tim penilai proposal pusat dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Kepala BP-PNFI Regional III Semarang,

    2. Tim penilai minimal terdiri dari unsur orgasisasi mitra, praktisi, akademisi, dan instansi yang relevan;

    3. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh tim sekretariat;

    4. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Kepala BP-PNFI

 

  1. Mekanisme Penilaian Proposal

Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu:

    1. Tahap pertama seleksi administratif:

  1. Seleksi administratif meliputi:

        1. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Induk Organisasi;

        2. Kelengkapan administrasi keuangan

  1. Rekening lembaga

  2. NPWP lembaga

        1. Surat izin operasional menyelenggarakan kursus dan pelatihan;

        2. Surat job order atau Demand Letter Attachement” (pesanan tenaga kerja) dari DUDI

        3. Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga untuk melaksanakan Program KPP secara sungguh-sungguh bermeterai secukupnya.

        4. Curiculum vitae pendidik dan tenaga kependidikan;

        5. Piagam dan atau sertifikat yang dimiliki lembaga/pimpinan lembaga dan pendidik;

        6. Foto-foto dokumentasi yang diperlukan;

Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur. Sedangkan yang lolos seleksi administratif akan dinilai pada tahap kedua.

    1. Tahap kedua seleksi melalui penilaian substansi/isi proposal:

  1. Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian oleh tim penilai.

  2. Melakukan ranking menurut bobot penilaian dari yang terbesar sampai yang terkecil.

  3. Penilaian substansi/isi proposal dilakukan dengan menggunakan instrumen dan indikator yang telah ditetapkan secara obyektif dan transparan, yang meliputi:

        1. Kejelasan analisis situasi dan Kondisi;

        2. Kejelasan dan ketepatan rencana aksi

        3. Kejelasan dan ketepatan program aksi yang terdiri dari: metodologi pembelajaran yang akan dilakukan (teori dan praktek), penetapan sasaran, jaminan mutu atas keberhasilan program, daya dukung sarana dan prasarana, kemitraan dengan dunia usaha/industri

        4. Kejelasan dan ketapatan rencana tindak lanjut

        5. Kejelasan dan ketepatan tujuan, hasil dan indikator keberhasilan;

        6. Proporsi anggaran yang realistis;

    1. Tahap ketiga seleksi melalui verifikasi ke lapangan (jika dipandang perlu).

    1. Proposal yang lolos seleksi tahap pertama dan kedua akan diverifikasi ke lapangan;

    2. Proposal yang dipandang tidak layak berdasarkan hasil verifikasi lapangan akan dikeluarkan dari daftar lembaga calon penerima subsidi bantuan dana, dan akan digantikan oleh lembaga lain dari ranking berikutnya yang dipandang lebih layak.

 

Catatan: Setiap tahapan penilaian, mulai dari penilaian kelengkapan administrasi, penilaian teknis proposal, dan verifikasi lapangan harus dibuatkan Berita Acara Penilaian, yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai.

 

  1. Penetapan Lembaga Penyelenggara

        1. Berdasarkan hasil penilaian proposal, Kepala BP-PNFI menetapkan lembaga penerima subsidi dana bantuan program KPP;

        2. Berdasarkan SK Kepala BP-PNFI, diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK), kepada lembaga penerima subsidi dana bantuan program KPP.

        3. Surat Keputusan dan Surat Perintah Kerja tersebut dikirimkan kepada lembaga penerima subsidi dana program KPP, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab./Kota yang bersangkutan;

 

  1. Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana program KPP dilakukan sebagai berikut:

    1. Setelah SK penetapan lembaga dan Surat Perintah Kerja ditandatangani dan diterbitkan, kemudian BP-PNFI mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana program KPP berdasarkan SK dan SPK.

    2. Setelah menerima SK dan SPK, lembaga penyelenggara program KPP yang bersangkutan secepatnya melakukan rekrutmen warga belajar (paling lambat 1 minggu, setelah menerima SK/SPK) dan melaksanakan program/kegiatan pembelajaran sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

 

  1. Pelaporan Kegiatan

    1. Sebagai penerima dana, lembaga penyelenggara KPP diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan lapporan secara tertulis kepada BP-PNFI, Subdin PLS provinsi dan Subdin PLS kabupaten/kota setempat;

    2. Laporan perkembangan program disampaikan minimal 2 (dua) kali selama program berlangsung, yang isinya meliputi: a) pencapaian kinerja, b) masalah dan kendala yang dihadapi serta upaya-upaya penanggulangannya, c) rekomendasi untuk penyelenggaraan program KPP ke depan;

    3. Laporan akhir, disampaikan pada akhir masa program pembelajaran, yang memuat capaian kinerja, analisa tentang kekuatan dan kelemahan program, tingkat keberhasilan program dan rekomendasi penyelenggaraan KPP untuk pendidikan kecakapan hidup di masa yang akan datang (ke depan).

BAB VI

INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU

 

    1. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan dengan pemberian dana subsidi kursus para-profesi melalui lembaga dapat dilihat dari:

  1. Administrasi kelembagaan, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana dan keuangan lembaga dilakukan dengan benar dan baik.

  2. Tersedianya sarana belajar (teori dan praktek) di lembaga yang menerima subsidi.

  3. Adanya data alumni kursus para-profesi yang sudah bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.

 

    1. PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pemberian dana subsidi kursus para-profesi melalui lembaga perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

  1. Aspek pengendalian mutu meliputi:

    1. Manajemen lembaga

    2. Pengelolaan dana oleh lembaga

    3. Mutu layanan pembelajaran kursus para-profesi

    4. Mutu lulusan

    5. Program tindak lanjut terhadap penyelenggara kursus para-profesi dan lulusan

  2. Pelaporan

    1. Aspek yang dilaporkan:

      1. Tingkat keberhasilan program;

      2. Daya serap anggaran;

      3. Masalah dan kendala yang dihadapi;

      4. Upaya penanggulangan permasalahan;

      5. Rekomendasi program di masa depan.

    2. Laporan dibuat 2 (dua) tahap, laporan awal dan laporan akhir.

Laporan awal dibuat setelah dana diterima sampai dengan pertengahan pelaksanaan program, laporan akhir dibuat secara lengkap sesuai hasil pelaksanaan program dan daya serap anggaran.

  1. Petugas pengendali/pemantau

    1. Internal: Ditjen PLS/Dit. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan;

    2. Eksternal:

  1. Inspektorat Jenderal Depdiknas;

  2. BPKP/BPK;

  3. Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PLS.

BAB VII

PENUTUP

 

Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pemberian subsidi kursus para-profesi melalui lembaga.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Tim Teknis pada BP-PNFI dengan nomor telepon 024-6921187 Fax. 024-6922884. Nomor ini termasuk untuk menampung seluruh pengaduan masyarakat apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atas penyelenggaraan pemberian subsidi kursus para-profesi, baik melalui lembaga maupun kepada perorangan.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindak lanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Kepala BP-PLSP.

 

 

 

Ungaran, 7 Januari 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1:

 

  1. SISTEMATIKA PROPOSAL KURSUS PARA-PROFESI (KPP)

    1. Judul

      1. JUDUL PROGRAM “Kursus Para-Profesi (KPP)” :

Berisi informasi tentang :

  1. Jenis keterampilan yang akan diselenggarakan

  2. Karakteristik umum warga belajar/peserta didik

  3. Nama, alamat, identitas dan perijinan lembaga

Contoh :

 

PROPOSAL

KURSUS PARA-PROFESI (KPP)

Bidang : Spa Teraphist

bagi

Pemuda Putus Sekolah di Desa Sukahape

Kecamatan Pager, Kabupaten Tulung Betung

Jawa Timur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PELATIHAN DAN KETERAMPILAN

Pondok Terang”

 

Jl. Jenderal Sudirman No. 13

Kec. Pager, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah

Telp. 0324-303030

Izin Operasional : Dinas Pendidikan Kab. Purbalingg

No : 123/DP/LPK/2006

Tahun : 2006

 

 

 

      1. KATA PENGANTAR

      2. HALAMAN REKOMENDASI.

Berupa surat rekomendasi yang menjelaskan bahwa proposal yang diajukan layak dipertimbangkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara program KPP, surat rekomendasi dari :

            • Dinas Pendidikan / Induk Organisasi

            • Sedapat mungkin dilengkapi dengan rekomendasi dari Asosiasi Profesi yang relevan.

            • Surat kesanggupan dari lembaga/perusahaan mitra/negara untuk menerima lulusan dari program KPP ini dalam bentuk demand letter Attacement/job order” , baik lembaga/perusahaan /negara baik dari luar negeri atau dalam negeri (bukan MOU Magang).

 

      1. DAFTAR ISI

 

 

    1. BAB I PENDAHULUAN

  1. Analisis Situasi, Analisis data penduduk dan pencari kerja/pengangguran terutama usia dan latar belakang pendidikannya, dan data/informasi lainnya (permasalahan-permasalahan) yang relevan dengan bidang Pendidikan Kecakapan hidup yang akan diselenggarakan.

  2. Analisis kebutuhan tenaga kerja/peluang kerja yang ada terkait dengan bidang kecakapan hidup yang akan diselenggarakan dalam program KPP:

  3. Potensi yang mendukung lembaga baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan program KPP:

      • Internal : Sarana prasarana, Tenaga pendidik/ instruktur

yang dimiliki lembaga, pengalaman lembaga

yang relevan, dll.

      • Eksternal : Lembaga mitra yang kompeten, kerjasama

dengan instansi terkait, baik dalam proses

pembelajaran maupun dalam penyaluran lulusan.

  1. Tujuan pelaksanaan program KPP bidang kecakapan hidup yang akan dibelajarkan. Rumusan tujuan singkat, padat dan terukur serta relevan dengan Pendidikan Kecakapan Hidup yang akan diselenggarakan.

 

    1. BAB II RENCANA AKSI

Berisi uraian tentang:

  1. Sasaran : – Karakteristik sasaran

– Teknik rekruitmen

  1. Materi pelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup (bidang jasa) yang akan diajarkan.

  2. Narasumber/Pendidik/Instruktur, dilengkapi pengalaman dengan kompetensi masing-masing Narasumber Teknis/Instruktur/Pendidik.

(Narasumber dan instruktur yang sudah bersertifikat menjadi pertimbangan penting)

  1. Strategi pembelajaran:

          • Persentase Teori dan mekanisme/strateginya.

          • Persentase Praktek dan mekanisme/strateginya.

jika dilaksanakan pada DUDI yang merupakan mitra kerja lembaga agar dijelaskan bentuk kerjasama/kemitraannya.

  1. Uji kompetensi dan strategi penilaian peserta didik.

(uji kompetensi melalui LSP sangat diprioritaskan)

 

    1. BAB III PROGRAM AKSI

Berisi uraian tentang :

  1. Lokasi penyelenggaraan

  2. Tahapan pelaksanaan :

    • Perencanaan

    • Proses pembelajaran Teori

    • Proses pembelajaran Praktek

    • Jadual pembelajaran/pelatihan

  3. Tahapan Evaluasi melalui :

  • Uji penguasaan teori dan praktek

  • Uji kompetensi LSP

 

    1. BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

Apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran KPP/pendidikan kecakapan hidup berakhir.

Seperti :

  1. Pengurusan visa dan pasport bagi peserta didik yang akan dikirim bekerja keluar negeri.

  2. Penyaluran kepada DUDI, baik luar/dalam negeri.

  3. Dukungan pendanaan modal usaha.

  4. Pendampingan teknis bagi mereka yang sudah bekerja baik di dalam/luar negeri, dll.

 

    1. BAB V INDIKATOR HASIL

Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan program Kursus Para-Profesi baik secara kuantitatif dan kualitatif, dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas.(bersertifikat dari LSP)

  2. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik

  3. Persentase peserta didik disalurkan bekerja baik ke luar negeri maupun di dalam negeri.

  4. Persentase peserta didik (lulusan) yang di orientasikan berusaha / bekerja mandiri.

(lembaga yang mampu/merencanakan lulusannya bekerja di luar negeri sangat diprioritaskan)

 

    1. BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA

Agar anggaran KPP dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta lebih banyak berpihak kepada kebutuhan belajar masyarakat, maka penggunaan anggaran Kursus Para-Profesi (KPP) secara umum harus mengacu pada pedoman.

 

    1. BAB VII PENUTUP

Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran.

 

    1. LAMPIRAN

  • Akta notaris pendirian lembaga

  • Rekening atas nama lembaga (tidak boleh ada c.q. nama orang)

  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga

  • Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga untuk menyelenggarakan program KPP secara sungguh-sungguh sesuai proposal yang disetujui dan bermeterai secukupnya

  • Calon Narasumber/Instruktur (dilengkapi dengan surat pernyataan, foto terakhir dan CV (Ijazah, Kompetensi dan pengalaman)

  • Struktur organisasi penyelenggaraan Kursus Para-Profesi (KPP), termasuk struktur/mekanisme kemitraan.

(Kepala Surat – Lembaga)

 

 

SURAT PERNYATAAN

 

Yang bertandatangan di bawah ini, saya

 

Nama : …………………………………….

Tempat/tanggal lahir : …………………………………….

Jabatan dalam lembaga : …………………………………….

Alamat (Rumah) : …………………………………………….Tlp/HP:……………………..

Alamat (Lembaga) :……………………………………………..Tlp/Fax:…………………….

 

Sesuai dengan proposal yang diajukan, lembaga kami ditetapkan sebagai penerima Subsidi Program KPP yang menyelenggarakan Program ……………………., melalui Surat Keputusan Kepala BP-PNFI Regional III Semarang *) dengan ini kami menyatakan hal sebagai berikut :

 

  1. Kami sanggup dan bersedia menyelenggarakan program KPP dengan jenis keterampilan…………………………….bagi………..orang Peserta Didik selama ………..bulan mulai bulan………..s.d bulan ……..2007 dengan biaya penyelenggaraan program keseluruhan senilai Rp. …………………………..

  2. Warga belajar tersebut pada butir 1 akan kami rekrut sesuai sasaran dan telah melalui prosedur yang ditetapkan. akan kami berikan pelatihan ………………………………, dengan didukung oleh kurikulum, sarana, tenaga pelatih, untu mencapai kompetensi, tujuan dan indikator hasil yang telah diuraikan/ditetapkan dalam proposal.

  3. Bertanggungjawab atas keberhasilan program sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua) dengan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada lulusan program.

  4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi timbulnya kendala yang berpotensi dapat menggagalkan tujuan program.

  5. Kami bertanggungjawab sepenuhnya bila dikemudian hari sesuai keputusan Pengadilan, secara hukum kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan dana maupun dalam pelaksanaan program.

  6. Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya penuh kesadaran dan tanggungjawab, tanpa paksaan dari pihak manapun.

 

Mengetahui, Yang menyatakan,

Ka. Dinas Pendidikan

 

Materai

Rp.6000

Kab/Kota………………………

 

 

 

 

(_____________________) (___________________)

NIP. Ketua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s