LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN

LANDASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM TEKNOLOGI PENDIDIKAN

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya cita-cita dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tersebut berupa pembaharuan atau inovasi dalam bidang pendidikan. Pembaharuan atau inovasi pendidikan merupakan suatu perubahan yang baru, yang kualitatif dan berbeda dari sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pendidikan (Wijaya, Djajuri, dan Rusyan, 1988:7). Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, program-program, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah, di antaranya ada yang berkaitan dengan teknologi pendidikan.Pengertian teknologi pendidikan yang dimaksud bukan hanya alat-alat bantu belajar saja seperti audio, audio visual, dan sebagainya, melainkan perencanaan, desain kurikulum, evaluasi kurikulum, analisis pengalaman belajar, implementasi program dan reinovasi belajar dan sebagainya. Jadi teknologi pendidikan menyangkut teori dan praktek, sehingga teknologi pendidikan bersifat rasional, menggunakan problem solving approach dalam pendidikan dan skeptis serta sistematis dalam cara berfikir tentang belajar dan membelajarkan.

Untuk lebih jelasnya Donal P. Ely seperti yang dikutip oleh Wijaya, Djajuri dan Rusyan, (1988) mengatakan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang mencakup berbagai fasilitas belajar melalui identifikasi yang sistematis, pengembangan, pengorganisasin dan penggunaan sumber-sumber yang maksimal dan pengelolaan proses pembelajaran.Dari uraian di atas maka dapat kita contohkan beberapa bentuk perubahan di dalam bidang pendidikan. Misalnya: Proyek Pamong atau SD pamong, radio pendidikan, televisi pendidikan, SMP Terbuka, Program Kesetaraan Paket A, B, C, pembelajaran jarak jauh, dan sebagaianya. Contoh-contoh tersebut merupakan upaya yang dilakukan dalam pembaharuan bidang pendidikan oleh pemerintah terutama yang berkaitan dengan teknologi pendidikan.

B. Perumusan Masalah dan Batasan Masalah.

Dari uraian di atas, maka yang menjadi masalah adalah apa sajakah kebijakan pemerintah dalam pendidikan yang berkaitan dengan teknologi pendidikan ?..Karena kebijakan pemerintah itu terlalu luas apabila dilihat dari segi waktunya, maka rumusan masalah tersebut dibatasi hanya kebijakan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Program Pembangunan Nasional 1999-2004 dan 2004-2009 dan kebijakkan yang terdapat dalam undang-undang (pasal-pasal),Peraturan pemerintah (PP)dan Kepres serta Keputusan Menteri (Kepmen)pendidikan. Dalam makalah ini pemakalah supaya tidak bingung dalam pemakaian bahasa maka penulis terkadang memakai kata kebijakan dan dilain sisi juga memakai kata peraturan.

C.  Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai landasan kebijakan pendidikan Indonesia terutama yang berkaitan dengan teknologi pendidikan.

2. PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan dan Policy

Pengertian Kebijakan Pendidikan:Pengertian kebijakan memiliki makna hampir sama dengan Peraturan/ Perundangan atau Politik/Kekuasaan, Keputusan Pemerintah, Program atau Model.) Arti kata “ Kebijakan” atau “Kebijaksanaan” dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia (Williem Kehelay-Michael Andres, 1993:748) berarti “Wisdom”.2), tetapi dalam Ilmu Pemerintahan atau ilmu politik, Kebijakan dapat disamakan artinya dengan “Policy”. Sedangkan “Policy” secara lebih mendalam tidak dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, sebab “Policy” tidak sama dengan Kebijakan atau Kebijaksanaan, “Policy” mempunyai sifat yang sangat positif, sedangkan Kebijakan atau Kebijaksanaan mempunyai sifat dapat positif dan dapat negatif. Kebijakan/Kebijaksanaan didefinisikan sebagai pengambilan keputusan oleh kekuasaan atau yang berwenang yang dipengaruhi oleh sistem politik tertentu dan akan menjadi pedoman dalam sistem atau program untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pengertian “Policy” menurut para ahli antara lain :.Menurut Jenkin (1978), Policy merupakan serangkaian keputusan- keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemilihan tujuan- tujuan dan cara-cara mencapainya dalam situasi tertentu. Nakamura dan S. Wood yang menyebutkan kata kuncinya adalah : adanya instruksi/perintah, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan adanya unsur tujuan, sehingga dapat diambil catatan penting tentang sebuah Kebijakan (Policy) http://www.scribd.com/doc/11435665/Nambah-Ilmu-Tentang-Analisis-Kebijakan-Publik :

Bila dikaitkan dengan sistem politik di Indonesia, maka kebijakan merupakan respon sistem politik terhadap kekuatan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kekuatan lingkungan dalam hal ini mempunyai pengaruh terhadap munculnya suatu kebijakan. Selanjutnya dijelaskan bahwa sistem politik adalah adalah sejumlah lembaga atau aktivitas politik di masyarakat yang berfungsi mengubah in-put (demand, support dan resources) menjadi kebijakan yang otoritatif bagi masyarakat.

B. Kebijakan-Kebijakan Umum

1. Kebijakan yang terdapat dalam UUD 1945

Secara umum kebijakan pemerintah tertuang dalam UUD 1945 yaitu pasal 28 huruf c, e; dan pasal 31. Bunyi

a. Pasal 28 huruf c adalah sebagai berikut.Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

b. Pasal 28 huruf e disebutkan sebagai berikut.Setiap orang bebas memeluk agama, dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

c. Pasal 31 UUD 1945 dikatakan sebagai berikut.

  1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.

  2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

  3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

  4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-jkurangnya 20% dari APBN

  5. Pemerintah memajukan Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia

Dari beberapa pasal di atas, tampak jelas bahwa pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan diutamakan dalam pembangunan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, bahkan menjadi suatu kewajiban terutama pendidikan dasar. Sebagai konsekuensinya pemerintah wajib pula membiayainya dengan anggaran yang diprioritaskan. Selain pembiayaan pemerintah melakukan program-program atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pendidikan baik mutu maupun jumlah dengan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi . Sehingga apapun bentuknya akan dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan parsisipasi belajar peserta didik asal sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah, diharapkan masyarakat atau warga akan mendapatkan kesempatan belajar.

Selain dalam UUD 1945, kebijakan-kebijakan yang bersifat umum juga terdapat dalam program-program pembangunan. Sebelum era reformasi kebijakan pembangunan tertuang dalam GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) atau dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Namun setelah itu kebijakan pembangunan tidak lagi tertuang dalam GBHN dan Repelita, melainkan tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Dalam pembahasan ini ada dua Program Pembangunan Nasional Tahun (1999-2004) dan Program Pembangunan Nasional Tahun (2004-2009)

2 .Program Pembangunan Nasional (1999-2004)

Di dalam Propenas 1999-2004Bab VII terdapat Pembangunan Pendidikan. Di dalamnya memuat program-program baik untuk Pendidikan Dasar dan Prasekolah, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi, maupun pendidikan luas sekolah. Di antara program-program tersebut terdapat Program Pembinaanbaik berupa pembinaan Pendidikan Dasar dan Prasekolah, maupun Pendidikan Menengah. Di dalam program pembinaan inilah ada tujuan yang hendak dicapai antara lain: meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan. Sasaran yang hendak dicapai dalam program ini antara lainmeningkatnya angka partisipasi kasar (APK) untuk SD/MI, SLTP/MTs, SMU/SMK/MA dan penuntasan wajib belajar 9 tahun sebanyak 5,6 juta siswa..Program pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bertujuan untuk menyediakan pelayanan kepada masyrakat yang tidak atau belum sempat memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Untuk melaksanakan ini maka dilakukan usaha berupa: meningkatkan sosialisasi dan jangkauan pelayanan pendidikan dan kualitas serta kuantitas warga belajar Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SLTP untuk mendukung wajib belajar 9 tahun, dan mengembangkan berbagai jenis pendidikan luar sekolah yang berorientasi pada kondisi dan potensi lingkungan dengan mendayagunakan prasarana dan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat..

Di samping itu terdapat pula upaya pemerataan pendidikan. Salah satu upaya pemerataan pendidikan adalah menerapkan alternatif layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung (masyarakat miskin, berpindah-pindah, terisolasi, terasing,minoritas dan di daerah bermasalah, termasuk anak jalanan), seperti SD dan MI kecil satu guru, guru kunjung dan sistem tutorial, SD Pamong dan SD/MI terpadu kelas jauh, serta SLTP/MTs terbuka. Untuk meningkatkan kulaitas pendidikan dasar dan prasekolah dilakukan dengan cara meningkatkan penyediaan, penggunaan, perawatan sarana dan prasarana pendidikan berupa buku pelajaran pokok, buku bacaan, alat pendidikan Ilmu Pengetahuan Spsial (IPS), IPA dan matematika, perpustakaan, laboratorium, serta ruang lain yang diperlukan.

Pada jenjang perguruan tinggi ada kegiatan pokok untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah menyebarkan kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan sdaerah serta memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah termasuk kelompok masyarakat dari daerah bermasalah, dengan menyelenggarakan pembinaan perguruan tinggi sebagai pusat pertumbuhan di kawasan serta menyelenggarakan pembinaan program unggul di wilayah kedudukan perguruan tinggi.

Dari uraian di atas tampak jelas keinginan pemerintah untuk memajukan pendidikan baik pendidikan dasar dan prasekolah, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan tinggi. Kegiatan yang sangat menonjol adalah upaya pemerataan pendidikan, wajib belajar 9 tahun serta pembinaan perguruan tinggi. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia dan waktu. Untuk itu dilakukan pembinaan ke semua jenjang pendidikan baik pendidikan reguler ataupun terbuka seperti SD kecil, guru kunjung, SD Pamong, SLTP terbuka, pendidikan penyetaraan SD, SLTP dan SMU (paket A, B, C), dan pendidikan tinggi terbuka yang lebih dikenal pendidikan jarak jauh.

Suatu bukti bahwa pemerintah serius mengelola pemerataan pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun adalah dianggarkannya Rp 90 miliar untuk meningkatkan kualitas dan jumlah SMP Terbuka. PROGRAM SMP Terbuka sudah berjalan 25 tahun sejak tahun 1979 yang telah menamatkan 245 ribu siswa dengan jumlah sekolah 2.870 unit sekolah, 12.871 Tempat Kegiatan Belajar (TKB), dan itu baru menjangkau 18% kebutuhan (Rina Rachmawati dalam http://www.tempointeraktif.com/ Hari Rabu, 28 Juli 2004, diambil tanggal 12 Oktober 2008).

3. Program Pembangunan Nasional (2004-2009)

Di dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas)Tahun 2004-2009 tidak jauh berbeda dengan Propenas sebelumnya, namun apabila dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) 2005-2009 Departemen Pendidikan Nasional terdapat Kebijakan Pembangunan Lima Tahun 2005-2010. Dalam kebijakan itu memuat Kegiatan Pokok Strategis di antaranya adalah Bidang Mutu, Relevansi dan Daya saing. Salah satu kegiatan pokok dalam bidang ini adalah Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tolok ukur keberhasilannya adalah 100% SMP/MTs yang memiliki akses listrik menerapkan TV Based Learning yang dimulai tahun 2006 hingga 2009. Selain itu yanbg menjadi tolok ukur adalah 50% SMA/MA/SMK yang memiliki akses listrik menerapkan ICT Based Learning yang juga dimulai tahun 2006 hingga 2009. Di samping jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, program dan kegiatan seperti di atas juga meliputi perguruan tinggi dengan tolok ukurnya adalah 10 perguruan tinggi (PT) menerapkan pembelajaran dan penelitian berbasis ICT. Kegiatan Pokok Strategis untuk Pendidikan Luar Sekolah salah satunya berupa perluasan layanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui pemberdayaan masyarakat, Perluasan Paket A dan Paket B untuk menunjang wajib belajar 9 tahun serta ekstensifikasi Paket C. Selain itu juga guna peningkatan mutu, relevansi dan daya saing ditingkatkan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran.

Dari uraian-uraian di atas ternyata dalam Renstra Departemen Pendidikabn Nasional (2004-2009) jelas terprogram upaya peningkatan kegiatan pembelajaran dengan penggunaan teknologi pada setiap jenjang pendidikan bahkan sampai ke Pendidikan Luar Sekolah. Ini membuktikan bahwa keseriusan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan tekhnologi dalam dunia pendidikan yang pada akhirnya pendidikan di indonesia dapat meningkatkan mutu pendidikan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia.

C. Kebijakan-Kebijakan Khusus

Untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan umum tersebut pemerintah menuangkannya dalam kebijakan-kebijakan khusus berupa Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri (Permen).

1. Undang- Undang yang berkaitan dengan pendidikan

a. Undang –Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

b. Undang –Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

c.Undang –Undang No.11/2008: Informasi dan Transaksi Elektronik

d. Undang –Undang No.14/2008: Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Pemerintah yang mendukung undang:

  1. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

  2. Keppres No.20/2006: tentang Dewan TIK Nasional

3. Peraturan Menteri (Permen)

  1. a.Permen No. 14 Tahun 2007 tentang Standar isi Program Paket A, Paket B,Paket C

  2. b. Permen No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

  3. Permen No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan khusus.

  4. Permen No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, Paket

  5. Permen No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pembentukan Pendidikan Buta Aksara.

  6. f. Permen No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tekonologi Komunikasi dan Informasi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

D.Radio,Televisi dan Komputer Digunakan Sebagai Media Pendidikan

Peraturan dan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk kebijakan khusus pemerintah dalam pendidikan khususnya teknologi pendidikan. Tentunya masih ada peraturan atau kebijakan lain yang tidak dapat disajikan dalam tulisan ini, seperti Radio Pendidikan, Televisi Pendidikan, SMP Terbuka, Universitas Terbuka dan sebagainya. Yang dapat disajikan berikut ini hanya beberapa penjelasan istilah beserta awal berdirinya.Penggunaaan radio untuk pendidikan sebetulnya telah dimulai sejak tahun 1950 an untuk pendidikan para tentara pelajar yang tidak sempat melakukan kegiatan tatap muka (Sudirman Siahaan, 16-09-2008 dalam http://www. E-dukasi.net, diambil tanggal 25 -10-2008). Dalam perkembangan berikutnya radio pendidikan digunakan kembali mulai tahun 1972, digunakan untuk memberikan penataran kepada guru SD yang disebut Penataran Radio Pendidikan. Gunawan (1986:71) mengomentari radio pendidikan sebagai berikut.Tujuan proyek ini ialah diketemukannya cara-cara yang efektif dari penggunaan radio untuk membantu kegiatan pendidikan. Penggunaan radio pendidikan itu sendiri merupakan suatu inovasi di Indonesia, sebab hal itu ternyata cukup efisien untuk penyempurnaan kemampuan mengajar para guru.Dalam perkembangannya radio pendidikan selain untuk kepentingan pendidikan regular juga dimanfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh (SMP Terbuka dan UT). Radio pendidikan ini sempat mengalami kemajuan dengan dikembangkan komunikasi radio dua arah dan ini dapat dimanfaatkan oleh SMT Terbuka, namun perkembangan paling akhir pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan setempat, dan ini pun tergantung perhatian mereka (Siahaan, 2008).Dibandingkan dengan Radio Pendidikan, Televisi Pendidikan tergolong baru, karena di Indonesia baru dimulai pada tahun 1985. Kemunculan pertama ini ditandai dengan disiarkannya seria ACI (Aku Cinta Indonesia) pada tanggal 05 April 1985 pukul 19.35 di TVRI (Miarso, 2007:367). Serial ACI ini hanya sampai ACI IV, berikutnya pemerintah bermaksud mengembangkan televisi khusus bidang pendidikan.

Pada tahun 1991 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan PT. Cipta Lamtoro Gung Persada yang dipimpin oleh anak mantan Presiden Soeharto yaitu Siti Hardiyanti Indra Rukmana untuk mengelola siaran televisi pendidikan yang bernama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). Dalam kerjasama ini Pustekkom berkewajiban menyediakan program-program pendidikan /pembelajaran dan stasiun TPI bertugas menayangkannya. Kerjasama yang semula direncanakan selama 15 tahun ini tidak berjalan seperti yang diinginkan. Sebagai tindak lanjut Pustekkom menjalin kerja sama dengan TVRI dan stasiun TV lain untuk mengelola siaran pendidikan melalui TVE (TV Edukasi) dan ini berlangsung sampai sekarang.Di samping itu siaran televisi pendidikan yang dapat bertahan adalah siaran Universitas Terbuka (UT). Siaran ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT untuk mendalami ilmunya. Dalam perkembangan akhir-akhir ini telah banyak siaran televisi yang bertemakan pendidikan di TV swasta. Ini merupakan keberhasilan dari sebuah rintisan yang diawali pada tahun 1985.

Untuk Meningkatkan akses pendidikan yang dapat diserap masyarakat sesuai dengan amat Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah merintis dan telah mengembangakan Jejaring Pendidikan Nasional atau Jardiknas sejak tahun 2006 telah menjadi program prioritas di Depdiknas dan menjadi salah satu flagship yang terbesar di Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI. Untuk mendukung stabilitas, kualitas, kuantitas, efektifitas, dan utilitas layanan Jardiknas di 24.747 nodes yang tersebar mera1ta di 33 provinsi:

 

Sumber Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang (data Juli 2009)

Pemerintah juga mulai menerbitkan Buku Sekolah Elektronik (BSE atau e-book). Berdasarkan data dari Depdiknas, jumlah BSE yang telah ada adalah 407 judul buku dan akan bertambah setiap tahunnya. Dengan adanya BSE ini, buku dapat didownload langsung ataupun dicetak sendiri atau difotocopy sehingga siswa mendapatkan buku dengan harga yang lebih murah. Dan Jaringan buku elektronik seperti : Edukasi.Net: http://www.e-dukasi.net,Buku Sekolah Elektronik:, ttp://bse.depdiknas.go.id,Si Cerdik: http://sicerdik.depdiknas.go.idTVE Streaming: http://tvestreaming.depdiknas.go.id, Bank Soal: http://www.e-dukasi.net,Mobile Edukasi: http://m-edukasi.netPortal video: http:// video.depdiknas.go.id

Jika ada e-book, maka sumberdaya alam dapat dihemat yaitu pohon. Pohon yang biasanya digunakan dalam pembuatan kertas adalah pohon pinus. Biasanya pohon pinus dewasa mempunyai diameter 0.3 meter dan tingginya sekitar 18,3 meter. Dari pohon dengan ukuran tersebut, biasanya dapat dihasilkan 365 kilogram kayu yang dapat diolah menjadi kertas. Satu rim kertas beratnya biasanya sekitar 2,27 kilogram dan terdiri dari 500 lembar. Maka dari satu pohon akan didapat 80.500 lembar kertas. Jika sebuah buku cetak dianggap memiliki 200 halaman, maka dari satu pohon daat dihasilkan 805 buah buku. Anggap saja setiap peserta didik memiliki 10 buah buku cetak, maka satu buah pohon hanya mampu mencukupi kebutuhan buku cetak dari 80 peserta didik. Itupun sudah menerapkan sistem fotocopy bolak-balik. Dengan adanya e-book, maka akan mengurangi jumlah pohon yang ditebang untuk membuat buku cetak. Misal ada 4 juta peserta didik yang telah beralih menggunakan e-book, maka akan ada 50 ribu pohon yang terselamatkan setiap semesternya. Karena buku cetak biasanya akan berganti setiap semester. Dengan penghematan itu, lingkungan pun akan dapat dijaga. Tidak hanya BSE, pemerintah juga mengembangkan Jardiknas untuk memperbaiki kualitas pendidikan melalaui telnologi informasi dan telekomunikasi.  Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional) adalah program pembangunan infrastruktur jaringan online skala nasional (National Wide Area Network) yang dibangun Departemen Pendidikan Nasional RI pada tahun 2006. Jardiknas menghubungkan antar institusi dan komunitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan, proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat di percepat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Pada akahirnya diharapkan dapat terciptanya masyarakat yang berbasis pengetahuan. Selain Jardiknas, pemerintah yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti Depdiknas) juga mengembangkan infrastruktur berskala nasional untuk perguruan tinggi yang diberi nama INHERENT (Indonesia Higher Education Network). Ada 32 perguruan tinggi negri yang menjadi simpul lokal INHERENT yang berfungsi untuk mendsitribusikan koneksi ke perguruan lain yang berada satu wilayah dengannya.

3. PENUTUP

3.1  Kesimpulan Dan Saran

Dari pemaparan makalah di atas penulis dapat menarik kesimpulan, Landasan kebijakan pendidikan meliputi :

  1. 1.Undang-Undang 1945 pasal 31 ayat (1),(2), (3),(4),.Pasal 28 huruf c dan e

  2. Peraturan Pemerintah yang mendukung undang:

    1. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

    2. Keppres No.20/2006: tentang Dewan TIK Nasional

  3. Peraturan Menteri (Permen)

    1. Permen No. 14 Tahun 2007 tentang Standar isi Program Paket A, Paket B,Paket C

    2. Permen No. 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan non formal.

    3. Permen No. 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan khusus.

    4. Permen No. 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Program Paket A, Paket B, Paket C

  4. Permen No. 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional

  5. Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pembentukan

  6. Pendidikan Buta Aksara.Percepatan

  7. Permen No. 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tekonologi Komunikasi dan Informasi dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan, Ary H. 1986. Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, Jakarta: Bina Aksara.

Miaso, Yusufhadi. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rachmawati, Rina. 2008. Rp 90 Miliar untuk Program SMP Terbuka, Jakarta:(http://www.tempointeraktif.com . Diakses tanggal 10 Oktober 2010)

Siahaan, Sudirman. 2008. Perkembangan Siaran Televisi Pendidikan, Jakarta.

Tabrani, A. Rusyan, dkk. 1988. Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran, Bandung:Remadja Karya CV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belajar merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kehidupan seseorang. Oleh karena itu kesempatan  belajar seharusnya dapat dimiliki oleh siapapun, di manapun dan kapanpun. Konsep pendidikan sepanjang hayat (life-long education) dan pendidikan untuk semua (education for all) yang dicetuskan oleh UNESCO merupakan suatu gagasan yang harus dapat diwujudkan di Indonesia.  Namun upaya ke arah itu ternyata masih banyak menemui kendala.  Hingga saat ini problem pemerataan kesempatan belajar masih menjadi masalah besar dalam dunia pendidikan  di Indonesia.    

 Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, misalnya melalui pembangunan gedung sekolah baru,  peningkatan daya tampung pada sekolah-sekolah yang telah ada,  penambahan fasilitas belajar, pengadaan dan pengangkatan tenaga guru, pemberian beasiswa, dan lain-lain.   Namun  upaya itu ternyata belum dapat mengatasi masalah pemerataan pendidikan secara tuntas. Masih banyak warga masyarakat yang belum dapat terjangkau oleh layanan pendidikan, terutama sebagian masyarakat yang memiliki berbagai macam kendala tertentu.   Pembangunan gedung sekolah  baru yang dilakukan setiap tahun misalnya, belum  dapat menjangkau kelompok masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di daerah-daerah terpencil.  Bagi masyarakat yang memiliki kendala  ekonomi, waktu dan geografis masih  sulit untuk memperoleh layanan pendidikan  melalui jalur pendidikan  reguler/ konvensional.  Padahal sebagai sesama anak bangsa, mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain yang lebih beruntung memperoleh pendidikan, sebagaimana dijamin oleh pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.  Dalam wilayah negara Indonesia yang luas dengan karakteristik geografis dan demografis yang begitu beragam, sangat sulit memberikan layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama   anak-anak yang memiliki berbagai kendala ekonomi, geografis dan waktu.    Bahkan sekalipun di lokasi-lokasi seperti itu dibangun sekolah reguler, belum tentu kelompok anak  yang memiliki kendala tersebut sempat mengikuti pendidikan karena kesibukannya bekerja membantu orang tua mencari nafkah.  Bagi kelompok anak seperti ini, pergi ke sekolah setiap hari dengan segala konsekwensinya ,  merupakan kegiatan yang dianggap terlalu mahal. Anak-anak tersebut berada di luar jangkauan pendidikan konvensional.  Oleh  karena itu, perlu  adanya alternatif program pendidikan non-konvensional untuk  dapat menjangkau mereka. Sistem pendidikan terbuka dan sistem pendidikan jarak jauh  dapat dijadikan alternatif untuk memberikan layanan pendidikan bagi kelompok anak yang memiliki kendala semacam itu. Untuk pendidikan tingkat SLTP, salah satu bentuk pendidikan terbuka  yang telah dilaksanakan saat ini adalah Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMP Terbuka).  Saat ini SMP Terbuka telah menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan  jarak jauh (termasuk juga SMP Terbuka), menurut Suparman dan Zuhairi,  telah ditempatkan sebagai sistem pendidikan yang bersifat komplementer terhadap sistem pendidikan biasa. Ini berarti   tanpa kehadirannya,  dunia pendidikan menjadi tidak lengkap, karena akan terdapat sejumlah orang yang dengan cara apapun tidak dapat mengikuti pendidikan.[1]    Bahkan, lebih tegas Miarso memandang bahwa SMP Terbuka bukan sekedar merupakan pendidikan komplementer atau suplementer, melainkan sebagai pendidikan kompensatorik yang  bisa menjadi pengganti yang statusnya paralel  terhadap lembaga pendidikan yang telah ada.[2]  Jadi, adalah sangat beralasan jika akhirnya pemerintah Indonesia menetapkan SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi masalah perluasan kesempatan belajar.       Pada aspek yang lain, dipilihnya SMP Terbuka untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan karena adanya beberapa pertimbangan.  Sebagaimana dikemukakan oleh Sadiman, Seligman dan Raharjo, SMP Terbuka ini dipilih   karena sistem ini  segera dapat dilaksanakan tanpa resiko merosotnya mutu pendidikan.  SMP Terbuka memerlukan biaya yang relatif lebih murah dibanding sistem konvensional karena pelaksanaannya dapat memanfaatkan sumber-sumber yang telah ada.[3]SMP Terbuka telah dirintis  sejak tahun 1979 pada lima lokasi sekolah rintisan.  Dalam perkembangnnya, ketika dicanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 1994, SMP Terbuka dijadikan salah satu program andalan untuk mensukseskan program ini. SMP Terbuka diharapkan dapat menjangkau anak-anak usia SMP  yang tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP biasa.       Penyelenggaraan SMP Terbuka merupakan   salah satu bentuk aplikasi konsep teknologi pendidikan untuk mengatasi masalah perluasan kesempatan  belajar. Melalui SMP Terbuka diupayakan agar siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pebelajar.     Sistem SMP Terbuka berupaya untuk menjangkau anak-anak yang berkendala agar bisa belajar, dengan cara membentuk beberapa Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang berlokasi di sekitar tempat tinggal siswa.  Jadi,  bukan siswa yang dituntut harus datang ke sekolah setiap hari,  melainkan  “membawa”  sekolah atau sumber belajar ke lingkungan  siswa.   Sebagaimana sistem pendidikan terbuka pada umumnya, kegiatan belajar di SMP Terbuka  menerapkan prinsip-prinsip  belajar mandiri.  Sistem pembelajaran    SMP Terbuka didesain sedemikian rupa sehingga  siswa dapat belajar  secara mandiri dengan bantuan terbatas dari orang lain.  Sebagian besar kegiatan belajar di SMP Terbuka dilakukan siswa secara mandiri.   Dalam kegiatan belajar, siswa  tidak selalu tergantung kepada guru, karena memang tidak setiap hari  mereka dapat bertatap muka dengan guru seperti halnya pada sekolah konvensional. Siswa SMP Terbuka dapat belajar pada waktu dan tempat yang diatur sesuai kondisi  siswa.  Dengan cara demikian, maka anak-anak yang bermasalah tersebut akan terbuka kesempatannya untuk bersekolah.   Sistem pembelajaran mandiri sebagaimana diterapkan di SMP Terbuka  masih dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi sebagian besar anak seusia SMP.  Selama di Sekolah Dasar, siswa telah terbiasa belajar dengan cara konvensional (tatap muka) yang sangat tergantung pada  guru kelas. Kemudian,  ketika  belajar di SMP Terbuka,   mereka dituntut untuk dapat  belajar secara mandiri.  Dalam hal demikian, maka kemandirian belajar siswa  menjadi  faktor yang amat menentukan  bagi keberhasilan belajar di SMP Terbuka.  Oleh karena itu kemandirian belajar siswa perlu mendapat perhatian serius agar setiap  siswa SMP Terbuka  berhasil dalam mengikuti kegiatan belajar di SMP Terbuka.  Untuk mengembangkan kemandirian belajar pada siswa SMP Terbuka,    perlu  dikaji karakteristik atau kondisi riil yang ada pada diri siswa.  Siswa SMP Terbuka mempunyai karakteristik  umum yang relatif berbeda dengan siswa sekolah biasa.   Sebagian besar siswa SMP Terbuka berasal dari keluarga sosial ekonomi rendah, dari daerah pedesaan dan dari wilayah yang lebih terpencar. Kondisi mereka kurang menguntungkan dibanding dengan latar belakang siswa sekolah reguler.[4]    Hal ini tentu dapat dimaklumi, karena sesuai misinya, SMP Terbuka memang untuk melayani  anak-anak  tamatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah   yang kurang beruntung karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis, atau kendala waktu, sehingga tidak memungkinkan mereka mengikuti pelajaran sebagai siswa SMP reguler.[5]  Kondisi siswa SMP Terbuka semacam itu tentu saja akan berdampak pada  kondisi psikologis anak, termasuk dalam hal pembentukan   konsep dirinya.  Kondisi konsep diri siswa SMP Terbuka dengan latar belakang sosial seperti itu sangat menarik untuk dikaji secara mendalam.  Mungkin saja kondisi siswa yang kurang menguntungkan itu berdampak negatif terhadap   konsep diri mereka, atau barangkali justru sebaliknya. Kemudian, perlu pula dikaji lebih jauh, apakah mungkin kondisi konsep diri tersebut berhubungan dengan tingkat kemandirian belajar mereka. Sementara itu, kehadiran lembaga pendidikan terbuka dalam sistem pendidikan kita masih belum dikenal secara luas, terutama bagi kalangan masyarakat awam.  Pandangan  masyarakat terhadap keberadaan SMP Terbuka tentu saja beragam, ada yang positip ada pula yang sebaliknya.  Bahkan masih  banyak pula warga  masyarakat   mempunyai pandangan keliru terhadap sistem pendidikan terbuka semacam ini. Hasil penelitian Supriadi menggambarkan  adanya   kesan yang cukup kuat di masyarakat bahwa status dan prestise siswa SMP Terbuka  dinilai lebih rendah daripada siswa SMP reguler.[6] Hal ini mungkin saja terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem pendidikan terbuka.Beragamnya sikap terhadap SMP Terbuka bahkan mungkin juga  terjadi pada siswa-siswa  SMP Terbuka itu sendiri. Sejauh ini, masih sulit menemukan informasi aktual yang dapat menjelaskan  bagaimana sebenarnya sikap siswa SMP Terbuka terhadap sistem pendidikan terbuka yang mereka ikuti.  Apakah mereka belajar di SMP Terbuka hanya karena terpaksa, daripada tidak sekolah, atau memang mereka memiliki pandangan dan   penilaian  tertentu terhadap SMP Terbuka.  Seiring dengan perkembangan SMP Terbuka yang saat ini telah tersebar di seluruh Indonesia, makin banyak pula fenomena  yang bisa diamati terhadap penyelenggaraan SMP Terbuka.   Oleh karena itu,   mengkaji sikap para siswa terhadap SMP Terbuka  adalah menjadi penting dan menarik.Berhubung  SMP Terbuka menerapkan sistem pembelajaran mandiri, maka upaya meningkatkan kemandirian belajar  siswa merupakan sesuatu yang amat penting. Sebab tanpa adanya kemandirian belajar  yang memadai, proses  pembelajaran di SMP Terbuka tidak akan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan.  Bahkan,  menurut Lewis dan Spencer, salah satu ciri yang paling pokok dalam sistem pendidikan terbuka adalah adanya komitmen untuk membantu siswa agar memiliki kemandirian belajar.[7]   

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s