Pengertian dan hubungan hukum dengan masyarakat

Pengertian dan hubungan hukum dengan masyarakat

Friday, 30 July 2010 01:39 | Written by Administrator | | |

Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat  ialah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peratran hukum tertentu pula.

Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat diceraipisahkan antara satu sama lain, menginga bahwa dasar hubungan tersebut terletak dalam kenyataan-kenyataan  berikut ini.

 

 

a. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat.

Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum.

b. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum kalau masyarakatnya tidak ada.

Jadi, dari kedua pernyataan di atas ini sudah dapat dibuktikan, dimana ada hukum di situ pasti ada masyarakat dan demikian pula sebaliknya, dimana dad masyarakat disitu tentu ada hukumnya.

c. Disamping itu, tak dapat disangkal adanya kenyataan bahwa hukum juga merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya:

1). Memberikan perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut.

2). Memberikan juga pembatasan (restriksi) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.

Jadi, jelaslah bahwa huum itu bukan hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak.

Last Updated (Sunday, 01 August 2010 04:42)

Sumber : http://www.pendekarhukum .com

Faktor-faktor yang mempngaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat, sehingga hukum tersebut berlaku efektif atau tidak. berikut hal-hal yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat :

1. Kaidah Hukum
didalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, hal itu diungkapkan sebagai berikut :

  • kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.

  • kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat;

  • kaidah hukum berlaku secara filosofis, sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Penegak Hukum
Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. sebab, menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah. artinya, dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya harus memiliki suatu pedoman diantaranya peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya.
3. Sarana/ Fasilitas
Fasilitas/sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana tugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. kalau peralatan yang dimaksud sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharaannya juga sangat penting.
4. Warga Masyarakat
salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. warga masyarakat dimaksud, adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyrakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Diterbitkan di: 14 Juli, 2010   


Sumber:
http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2024369-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-fungsi/#ixzz1JjEbTbne

 

“Akses pada keadilan merupakan hal yang patut bagi sebuah Negara demokrasi seperti Indonesia, dan pencapaian tujuan tersebut tidak hanya melalui reformasi sistem hukum peradilan formal tapi juga termasuk pemberdayaan hukum bagi perempuan dan masyarakat miskin” demikian ungkapan Hirsch Ballin, Menteri Keadilan Belanda dalam pidato singkatnya di depan para kader hukum, pendamping lapangan program pemberdayaan hukum perempuan (Women Legal Empowerment – WLE), paralegal dan fasilitator posko program pemberdayaan hukum masyarakat (Revitalization of Legal Aid – RLA) bersama masyarakat se-Jawa Barat dan warga sekitar Desa Sukanagalih beserta jajaran pemerintah Cianjur yang dipimpin wakil Bupati Cianjur, DR.Dadang Sufianto, Rabu 25 Februari 2009 yang lalu.

Harapan Hirsch Ballin tidaklah berlebihan, mayoritas penerima manfaat program pemberdayaan hukum perempuan (WLE) dan pemberdayaan hukum Berbasis Masyarakat (RLA) yang di sponsori oleh Justice for the Poor, Bank Dunia dengan dukungan pemerintah Belanda mengamini hal tersebut. Imas, salah satu penerima manfaat program WLE misalnya mengungkapkan bahwa sejak dirinya terlibat dalam program WLE, selain membangun kepercayaan diri dirinya selaku korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), bersama dengan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) lainnya, Imas kini memiliki akses dan pengetahuan yang memadai mengenai tata cara berperkara di pengadilan agama.“Kini saya bisa membantu ibu-ibu lain yang mengalami hal yang sama untuk maju ke pengadilan agama” ujarnya di depan rombongan menteri keadilan belanda yang sebelumnya telah berkunjung ke Diklat Mahkamah Agung di Ciawi.

Keinginan para perempuan kepala keluarga (PEKKA) untuk memiliki akses yang lebih luas pada keadilan, kini di dukung penuh oleh Pemda Kabupaten Cianjur dengan memfasilitasi Multi Stakeholder Forum (MSF) yang merupakan perwakilan Pengadilan agama, Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Instansi terkait, untuk mempermudah akses para perempuan khususnya maupun masyarakat kelompok miskin dalam mengakses keadilan. Bahkan, pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan wilayah program WLE tersebut ke kecamatan lain dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sendiri.

Sri, salah seorang Fasiltator menyatakan
bahwa sejak keberadaan posko bantuan
hukum di daerah Cibinong, Bogor, para
buruh telah mampu melakukan advokasi
mandiri atas kasus-kasus yang mereka
alami.

Hal yang sama dirasakan oleh para penerima manfaat dan para Fasilitator Posko (Fasko) Bantuan Hukum berbasis masyarakat (RLA) dari sektor buruh. Sri,salah seorang Fasko menyatakan bahwa sejak keberadaan posko bantuan hukum di daerah industry Cibinong, Bogor, para buruh telah mampu melakukan advokasi mandiri atas kasus-kasus yang mereka alami. Akesibilitas posko yang tepat berada di komunitas buruh sendiri, pendidikan dan pelatihan hukum dan advokasi yang disediakan oleh program RLA, serta pendampingan oleh pengacarayang mendampingi mereka, tidak saja berhasil membangun kesadaran para buruh atas hak-hak mereka tapi juga kemampuan untuk melakukan advokasi, terlibat dalam legislasi perburuhan di level lokal, bahkan memunculkan keberanian para buruh untuk mengambil posisi dalam Pemilihan legislative mendatang.“Saya sendiri bahkan mencalonkan diri untuk menjadi caleg bagi DPRD Bogor” ucap Sri Mantap.

Dukungan dari Menteri Keadilan Belanda dan keyakinan yang besar dari para penerima manfaat program WLE dan RLA bahwa program ini harus lebih diperluas, mendapat respon yang sangat baik dari perwakilan pemerintah yang juga hadir dalam kunjungan tersebut. Direktur HAM dan hukum Bappenas, Diani Sadia Wati menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan elemen masyarakat terkait tengah menggodok strategi nasional akses pada keadilan (stranas akses pada keadilan).“Strategi ini akan menjadi bahan bagi pemerintah dan legislatif dalam menyusun Rencana Pembanunan Jangka Menengah (RPJM)” ungkapnya sewaktu menutup acara kunjungan Menteri keadilan belanda tersebut.“Strategi ini bukan hanya menyasar reformasi  sektor peradilan semata namun juga mencakup keharusan melakukan pemberdayaan hukum bagi perempuan dan masyarakat miskin” katanya lagi. Hal ini diamini oleh H.Ballin.“Kita tidak akan pernah bisa berhenti dan kita akan selau berada di garis depan agar semua masyarakat, siapapun dia bisa memperoleh keadilan” tutup sang menteri seiring dengan iringan angklung yang mengantarnya kembali ke Jakarta.

Hokum merubah masyarakat

Hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh agent of change atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Suatu perubahan social yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan system yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan social engineering atau social planning. Hokum mepunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan social. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan system pendidikan tertentu bagi warga Negara mepunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan social.

Di dalam berbagai hal, hokum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hokum dengan perubahan-perubahan social. Suatu kaidah hokum yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahliwaris mempunyai pengaruh langsung terhadapat terjadinya perubahan-perubahan social, sebab tujuan utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara warga masyarakat.

Pengalaman-pengalaman di Negara-negara lain dapat membuktikan bahwa hokum, sebagiamana halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan social. Misalnya di Tunisia, maka sejak diperlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, seorang wanita yang telah dewasa, mempunyai kemampuan hokum untuk menikah tanpa harus di dampingi oleh seorang wali.
Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hokum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan social, mau tak mau harus mempunyai dasar hokum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara Terencana), maka hokum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hokum mendorong terjadinya perubahan-perubahan social dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang social, ekonomi, dan politik.

• Hukum sebagai sarana pengatur perikelakuan.

Sebagai social engineering, hokum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga masayrakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Kalau hokum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hokum sebagai sarana saja. Selain pengetahuan yang manatap tentang sifat hakikat hokum, juga perlu diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hokum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perikelakuan warga masyarakat).
Suatu contoh misalnya, perihal komunikasi hokum. Kiranya sudah jelas, supaya hokum benar-benar dapat mempengaruhi perikelakuan warga masyarakat, maka hokum tadi harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu, merupakan salah satu syarakat bagi penyebaran serta pelembagaan hokum. Komunikasi hokum dapat dilakukan secara formal, yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasikan dengan resmi. Di samping itu, ada juga tata cara informal yang tidak resmi sifatnya. Inilah yang merupakan salah satu batas di dalam penggunaan hokum sebagai sarana pengubah dan pengatur perikelakuan. Ini lah yang dinamakan difusi.

Masyarakat terdiri dari pribadi-pribadi dan kelompok-kelompok, yang di dalam kehidupannya berkaitan secara langsung dengan penentuan pilihan terhadap apa yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Pilihan-pilihan yang dapat dilakukan, dibatasi oleh suatu kerangkan tertentu. Artinya, kalau dia sampai melampaui batas-batas yang ada, maka mungkin dia menderita; sebaliknya, kalau dia tetap berada di dalam batas-batas tertentu, maka dia akan mendapat imbalan-imbalan tertentu pula.
Apakah yang akan dipilih oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok, tergantung pada factor-faktor fisik, psikologis, dan social. Di dalam suatu masyarakat di mana interaksi social menjadi intinya, maka perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, merupakan hal yang sangat menentukan. Akan tetapi, walaupun manusia selalu memilih, ada kecenderungan bahwa dia mengadakan pilihan-pilihan yang sama, secara berulang-ulang atau teratur. Hal ini disebabkan oleh karena manusia pribadi tadi menduduki posisi-posisi tertentu dalam masyarakat dan peranannya pada posisi tersebut ditentukan oleh kaidah-kaidah tertentu. Selain daripada itu, peranannya huga tergantung dan ditentukan oleh berperannya pihak-pihak lain di dalam posisinya masing-masing. Selanjutnya, hal itu juga dibatasi oleh pihak-pihak yang mengawasi dan memberikan reaksi terhadap peranannya, maupun kemampuan serta kepribadian manusia. Pribadi-pribadi yang memilih, melakukan hal itu, oleh karena dia percaya bahwa dia menghayati perikelakuan yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan bagaimana reaksi pihak-pihak lain terhadap perikelakuannya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengapa seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu, maka harus pula dipertimbangkan anggapan-anggapan tentang apa yang harus dilakukannya atau tidak harus dilakukan maupun anggapan tentang yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah yang merupakan struktur normative yang terdapat pada diri pribadi manusia, yang sekaligus merupakan potensi di dalam dirinya, untuk dapat mengubah perikelakuannya, melaui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah-kaidah hokum sebagai sarana. Dengan demikian, maka pokok di dalam proses purabahan perikelakuan melaui kaidah-kaidah hokum adalah konsepsi-konsepsi tentang kaidah, peranan dan sarana maupun cara untuk mengusahakan adanya konformitas.

Pribadi yang mempunyai peranan dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perikelakuannya adalah berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah. Konsepsi sosiologis tersebut mungkin akan lebih jelas bagi kalangan hokum, apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hokum. Pemegang peranan adalah subyek hokum, sedangkan peranan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hokum.

Posted by brainsays at 00:37

HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT

Posted: 16 June 2010 by iwanvictorleonardo in HUKUM

MAKALAH

MATA KULIAH SOSIOLOGI HUKUM

HUKUM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT

  1. Pendahuluan

Salah satu fitrah manusia yang membedakannya dari mahluk lain adalah keinginannya untuk selalu berubah. Perubahan tersebut terwujud dalam berbagai bentuk tergantung dari situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Suatu hal yang harus diterima adalah apapun bentuk perubahan yang terjadi, pada dasarnya manusia berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Perubahan kehidupan yang dilalui manusia pada dasarnya disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal muncul dari luar diri manusia itu sendiri. Kedua faktor tersebut secara simultan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi dalam diri manusia.

Manusia sebagai homo socius, dalam kehidupannya tidak terlepas dari interaksi dengan manusia lain. Dalam proses interaksi tersebut, sering terjadi benturan kepentingan atau kebutuhan. Kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain kadang-kadang bersamaan seperti dalam tugas menjaga keselamatan dari berbagai gangguan. Ada kepentingan yang saling sesuai dan saling mengisi, dan ada pula yang bertentangan satu dengan yang lain. Seluruh kepentingan tersebut haruslah ditentukan batas-batasnya dan dilindungi. Membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam pergaulan antar manusia, merupakan tugas hukum[1]. Kecendrungan manusia untuk saling berinteraksi lambat laun melahirkan suatu kelompok masyarakat.

Kelompok masyarakat berkembang dari bentuk yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Bersamaan dengan itu, timbullah hukum dalam masyarakat, mulai dari yang sederhana sampai pada saatnya menjadi semakin rumit. Corak kehidupan masyarakat diikuti oleh corak hukum yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya saling pengaruh mempengaruhi[2]. Setiap kelompok masyarakat selalu ada permasalahan sebagai akibat perbedaan antara yang ideal dan aktual, antara yang standar dan yang praktis. Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai yang ideal dalam masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Dalam situasi demikian, kelompok berhadapan dengan problema untuk menjamin ketertiban bila kelompok tersebut ingin mempertahankan eksistensinya[3].

B. Pembahasan

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat tersebut (eksternal). Faktor-faktor internal dapat berupa pertambahan penduduk, penemuan baru, pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. Selanjutnya faktor eksternal dapat berupa sebab-sebab lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perang dan sebagainya. Berkenaan dengan hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan:

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering              mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai pendidikan yang lebih maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk        yang heterogen serta   ketidakpuasan masyarakat teerhadap bidang             kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan        sosial, sudah tentu disamping faktor-faktor yang       dapat memperlancar terjadinya perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor yang      menghambatnya seperti:

  • sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau             (tradisionalisme),

  • adanya  kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan      kuat (vestedinterest),

    • prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing,      hambatan-hambatan    yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-      faktor di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta prosesnya.[4]

Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu social control dan sekaligus menjadi agent of social change, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang sellau berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (legal order) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut[5]. Hukum sebagai social engginering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakan dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum[6].

Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut social engginering by law . Langkah yang diambil dalam social engginering bersifat sistematis mulai dari identifikasi problem sampai kepada pemecahannya, yaitu:

(1)Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasarannya;

2)Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi masyarakat yang majemuk. Pada tahap ini ditentukan nilai sektor mana yang hendak dipilih;

3)Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan;

4)Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya[7].

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan[8].

Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan Pound (1954), jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut :

”konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat          Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada         Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya          perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurispredensi memegang peranan) dan ditolaknya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang   digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari       penerapan faham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia”[9].

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau keduanya. Seperti dikemukakan di atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah Perundang-undangan, sedangkan yurisprudensi tidak begitu berperanan.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan inti pemikiran aliran Sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Jika ternyata sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau bekerja dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah mental masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern misalnya larangan memakai koteka di Irian Jaya, larangan pengayauan di Kalimantan, keharusan membuat sertifikat tanah, hukum dagang, serta hukum perdata lainnya yang bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap sensitif[10].

Terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat[11].

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa indonesia, yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya[12].

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian, maka muncul suatu Social Lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap seluruh kepentingan masyarakat. Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika[13].

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (intended change atau planed change). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang perana penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak Langsung[14].

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yakni softdevelopment dimana hukum tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa faktor seperti pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. oleh karena itu, selain mencapai tujuan, perlu dirumuskan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Akhirnya Soerjono Soekanto[15] mengemukakan ada 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat yakni:

  • Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum

  • Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidakserasinya perikelakuan pemegang peranan dengan kaidah hukum

  • Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi

  • • Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan

Langkah di atas hanya merupakan suatu model yang tentunya memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem hukum tertentu dalam mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat.

C. Penutup

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan berinteraksi. Disatu sisi, hukum dapat merubah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan. Khusus untuk Indonesia, saat ini terjadi proses transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern, walaupun masih ada keraguan untuk menentukan nilai mana yang harus diganti dan nilai apa yang menjadi penggantinya. Namun demikian, hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi hukum alam yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai subjek pemakai hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004

Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.

___________________, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985.

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006.

_______________, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977.

Satcipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, cet.viii, 2003

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

[1] Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, cet.viii, 2003, hal. 5

[2] Ibid

[3] Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Masalah dalam studi Hukum dan Masyarakat, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1985, hal. 53

[4] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006, hal 113

[5] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26

[6] Ibid

[7] Satcipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000, hal. 208

[8] Ibid

[9] Mochtar Kusumaatmaja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, hal. 9

[10] Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. Ix, 2004, hal. 80

[11] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 20

[12] Mochtar Kusumaatmaja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pemb

MENGGUGAT KEPATUHAN HUKUM KITA

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.

 

Sumber : legal articles

 

Pakar Sosiologi Hukum Prof.DR. Satjipto Raharjo, dalam bukunya “Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia, Penerbit Kompas, 2003”, secara implisit menyimpulkan bahwa, adanya perasaan tidak bersalah, sekalipun putusan judex factie ( PN dan PT) telah menyatakan yang bersangkutan bersalah, merupakan preseden buruk bagi tegaknya budaya hukum di negeri ini”. Pandangan kritis pakar sosiologi hukum itu patut kmenjadi renungan kita bersama, sebab di dalamnya terkandung pesan yang sangat dalam mengenai perlunya kita mentradisikan budaya hukum di negeri ini, karena tanpa tertanam budaya hukum mustahil dapat ditegakkan hukum yang berkeadilan.

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini.

Sesungguhnya kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup membangun budaya hukum di negeri ini, karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak, belum merupakan bentuk prilaku yang nyata, sekalipun masyarakat kita baik secara instinktif, maupun secara rasional sebenarnya sadar akan perlunya kepatuhan dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karenanya sekalipun masyarakat kita sadar terhadap hukum yang berlaku di negaranya, belum tentu masyarakat kita tersebut patuh pada hukum tersebut. Kepatuhan terhadap hukum adalah merupakan hal yang substansial dalam membangun budaya hukum di negeri ini, dan apakah sebenarnya kepatuhan hukum itu ?.

Perlu Penulis tegaskan lagi, bahwa kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat atau subyek hukum itu terhadap hukum yang kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk prilaku yang nyata patuh pada hukum. Secara a contra-rio masyarakat tidak patuh pada hukum karena masyarakat tersebut dihadapkan pada dua tuntutan kesetiaan dimana antara kesetiaan yang satu bertentangan dengan kesetiaan lainnya. Misalnya masyarakat tersebut dihadapkan pada kesetiaan terhadap hukum atau kesetiaan terhadap “kepentingan pribadinya” yang bertentangan dengan hukum, seperti banyaknya pelanggaran lalu-lintas, korupsi, perbuatan anarkisme, dll. Apalagi masyarakat menjadi berani tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya pula tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik. Sehingga dalam hal ini, kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa manusia atau masyarakat kita tidak patuh pada hukum.

Jika faktor kesetiaan tidak dapat diandalkan lagi untuk menjadikan masyarakat patuh pada hukum, maka negara atau pemerintah mau tidak mau harus membangun dan menjadikan rasa takut masyarakat sebagai faktor yang membuat masyarakat patuh pada hukum. Jika kita sudah konsisten membangun negara ini menjadi negara hukum, siapapun harus tunduk kepada hukum. Hukum tidak dapat diberlakukan secara diskriminatif, tidak memihak kepada siapapun dan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak keadilan hukum. Namun jika hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud kepatuhannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membangun budaya hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, dimana hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman. Semoga..!!.

 Top of Form

 

 

Soeharto Antara Moral dan Hukum, Sebuah Dilema?

Kamis, 10-01-2008 08:51:29 oleh: Kris Bheda
Kanal: Opini

Kata moral selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai manusia (bukan sebagai dosen, fransiskan, tukang becak). Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikkannya sebagai manusia. Norma-norma moral adalah tolok ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.

Hukum adalah norma-norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Norma hukum adalah norma yang tidak dibiarkan untuk dilanggar. Orang yang melanggar hukum pasti dikenai hukuman sebagai sanksi.

Terdapat hubungan erat antara moral dan hukum; keduanya saling mengandaikan dan sama-sama mengatur perilaku manusia. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum adalah kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu, hukum harus selalu diukur dengan norma moral. Produk hukum yang bersifat imoral tidak boleh tidak harus diganti bila dalam masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang.

Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat dalam bentuk salah satunya adalah hukum. Dengan demikian, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. “Menghormati milik orang lain” misalnya merupakan prinsip moral yang penting. Ini berarti bukan saja tidak boleh mengambil dompet orang lain tanpa izin, melainkan juga milik dalam bentuk lain termasuk milik intelektual, hal-hal yang ditemukan atau dibuat oleh orang lain (buku, lagu, komposisi musik, merk dagang dsb).

Hal ini berlaku karena alasan etis, sehingga selalu berlaku, juga bila tidak ada dasar hukum. Tetapi justru supaya prinsip etis ini berakar lebih kuat dalam masyarakat, kita mengadakan persetujuan hukum tentang hak cipta, pada taraf internasional, seperti konvensi Bern (1889).

Namun perbedaan di antara keduanya perlu tetap dipertahankan dan tidak semua norma moral dapat serta perlu dijadikan norma hukum. Kendati pemenuhan tuntutan moral mengandaikan pemenuhan tuntutan hukum, keduanya tidak dapat disamakan begitu saja. Kenyataan yang paling jelas membuktikan hal itu adalah terjadinya konflik antara keduanya.

Di bawah ini akan ditunjukkan beberapa poin penting perihal perbedaan antara moral dan hukum.

  1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara kurang lebih sistematis disusun dalam kitab undang-undang. Karena itu norma yuridis mempunyai kepastian lebih besar dan bersifat lebih objektif. Sebaliknya norma moral bersifat lebih subjef dan akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang dianggap etis atau tidak etis. Tentu saja di bidang hukum pun terdapat banyak diskusi dan ketidakpastian tetapi di bidang moral ketidakpastian ini lebih besar karena tidak ada pegangan tertulis.

  2. Hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Itulah perbedaan antara moralitas dan legalitas (bdk Kant). Niat batin tidak termasuk jangkauan hukum. Sebaliknya dalam konteks moralitas sikap batin sangat penting. Orang yang hanya secara lahiriah memenuhi norma-norma moral berlaku “legalistis”. Sebab, legalisme adalah sikap memenuhi norma-norma etis secara lahiriah saja tanpa melibatkan diri dari dalam.

  3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian besar dapat dipaksakan; orang yang melanggar hukum akan mendapat sanksi/hukuman. Tetapi norma-norma etis tidak dapat dipaksakan. Menjalankan paksaan dalam bidang etis tidak efektif juga. Sebab paksaan hanya dapat menyentuh bagian luar saja, sedangkan perbuatan-perbuatan etis justru berasal dari dalam. Satu-satunya sanksi dalam bidang moralitas adalah hati nurani yang tidak tenang karena menuduh si pelaku tentang perbuatannya yang kurang baik.

  4. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Juga kalau hukum tidak secara langsung berasal dari negara seperti hukum adat maka hukum itu harus diakui oleh negara seupaya berlaku sebagai hukum. Moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Dengan cara demokratis ataupun cara lain masyarakat dapat mengubah hukum tetapi tidak pernah masyarakat mengubah atau membatalkan suatu norma moral. Masalah etika tidak dapat diputuskan dengan suara terbanyak.

Berhadapan dengan latar belakang pemikiran di atas kita lantas bertanya apakah karena persoalan moral dan hukum yang begitu erat kaitannya sehingga kasus Soeharto tidak bisa tuntas di mejahijau. Bapak Pembangunan di satu sisi (persoalan moral) dan koruptor (yang harus dipecahkan secara hukum)  membingungkan seluruh warga bangsa ini untuk menentukan Soeharto sebagai penjahat atau orang baik? Sulit memang jika ini menjadi dilema politik bangsa ini.

 —————————

Cross Default

What Does Cross Default Mean? Apa Cross Default Mean?
A provisions in a bond indenture or loan agreement that puts the borrower in default if the borrower defaults on another obligation. Sebuah ketentuan dalam perjanjian obligasi atau perjanjian pinjaman yang menempatkan peminjam di default jika peminjam default pada kewajiban lain.

Also known as “cross acceleration”. Juga dikenal sebagai “akselerasi cross”.

Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah

Posted on 4 Januari 2011 by Pakde sofa

Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkannya suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain. Dengan demikian
pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.

Secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum antara lain:
a. Jual beli
b. Tukar menukar
c. Hibah
d. Pemasukan dalam perusahaan
e. Pembagian hak bersama
f. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik
g. Pemberian hak tanggungan
h. Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan

Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak terlebih dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dialihkan haknya tersebut.
Tetapi jika diteliti lebih lanjut, maka jual beli yang dilakukan menurut Hukum Adat bukanlah suatu “perjanjian” sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan KUHPerdata, melainkan suatu perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada pembeli, dan bersamaan dengan itu penjual menyerahkan harganya kepada pembeli. Jadi
antara pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan secara bersamaan, dan sejak saat itu pula hak atas tanah yang bersangkutan telah berpindah.
Berbeda halnya dengan sistem Hukum Barat, dimana hak milik atas tanahnya tidak dapat langsung berpindah kepada sipembeli selama penyerahan yuridisnya belum dilakukan, karena antara perjanjian jual beli dengan penyerahan yuridisnya (balik nama) dipisahkan secara tegas, jadi misalnya suatu penyetoran sejumlah uang dibank untuk sipenjual belum berarti tanah yang dijual itu otomatis menjadi milik sipembeli. Tetapi sipembeli masih harus melakukan suatu perbuatan hukum lagi yaitu balik nama untuk dikukuhkan sebagai pemilik tanah yang baru.
Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu mengenai subyek dan obyek jual beli tanah. Mengenai subyek jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual harus berhak menjual yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau keluarga. Sedangkan mengenai obyek jual beli tanah adalah hak atas tanah yang akan dijual. Didalam jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah, tetapi secara hukum yang dibeli atau dijual bukan tanahnya tetapi hak atas tanahnya.
Dalam subyek jual beli tanah, ada 4 syarat mengenai sahnya suatu pejanjian jual beli hak atas tanah, yaitu:
a. syarat sepakat yang mengikat dirinya
Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan sustu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan dihadapan Pejabat khusus yaitu PPAT

b. syarat cakap
Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan tidak berada dibawah pengampuan.

c. syarat hal tertentu
Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertipikat, hak yang melekat demi mengelakkan kemulut hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulan dengan jelas.

d. syarat sebab yang hal
Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT.

Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :
“Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku”.

E. Pemindahan Hak dan Penolakan Pendaftaran peralihan Hak
Didalam peralihan pemindahan hak adanya pemindahan hak dan penolakan pendaftaran peralihan hak, yaitu :

1. Pemindahan Hak

a. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalm perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37)

2. Penolakan Pendaftaran Peralihan Hak
Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diadakan ketentuan yang mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang dimohon.
Penolakan itu harus dilakukan secara tertulis, yang disampaikan kepada yang berkepentingan, dengan menyebut alasan-alasannya, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan tembusan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi :

a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan ;
b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang bersangkutan;
e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;atau
g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.

F. Dasar Hukum

Untuk memberikan jaminan hukum dalam pendaftaran peralihan hak, diterbitkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku masa pembangunan jangka panjang .
Dasar-dasar hukum Pendaftaran peralihan hak yaitu:

1. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria
Yang terdapat pada pasal :

a. Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4)

1) Ayat (1)
Yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2) Ayat (2)
Yang berbunyi “Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

a.pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
b.Pendaftaran hak – hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut
c.Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

3) Ayat (3)
Yang berbunyi “Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial – ekonomi serta kemungkinan penyelenggaranya, menurut pertimbangan Menteri Agraria”

4) Ayat (4)
Yang berbunyi “Dalam peraturan pemerintah diatur biaya – biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu disebabkan dari pembayaran biaya – biaya tersebut”

b. Pasal 20 ayat (1) dan (2)
1) Ayat (1)
Yang berbunyi “Hak milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas orang tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial )”

2) Ayat (2)
Yang berbunyi “ Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”

c. Pasal 26 ayat (1)
Yang berbunyi “ Jual–beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan peraturan–peraturan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah”

2. Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPer)

Yang terdapat pada buku ke III bab kelima tentang jual beli, pada pasal:
a. Pasal 1457
Yang berbunyi “ jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

b. Pasal 1458
Yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara keduabelah pihak, seketika setelahnya orang–orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”

c. Pasal 1459
Yang berbunyi “ Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada sipembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah

Yang terdapat pada pasal ;
a. Pasal 1 ayat (1)
Yang berbunyi “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya”

b. Pasal 7 ayat (1)
Yang berbunyi “PPAT sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri”

c. Pasal 26 ayat (2)
Yang berbunyi “Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan jabatan lain yang ditugaskan untuk pelaksanaan kegiatan–kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan”.

d. Pasal 23 ayat (2)
Yang berbunyi “Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik”

e. Pasal 37 ayat (1) dan (2)

1) Ayat (1)
Yang berbunyi “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jabatan, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perubahan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
2) Ayat (2)
Yang berbunyi “Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang diantara
perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan”.

f. Pasal 39 ayat (1)
Yang berbunyi “ PPAT wajib menolak membuat akta, jika :
1. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan;
2. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:
a) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan, bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat(2); b) surat keterangan yang menyatakan, bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang terletak didaerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
3. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak;
4. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak, yang pada hakikatnya berisiskan perbuatan hukum pemindahan hak;
5. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau Instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis, hal mana harus ditanyakan oleh PPAT kepada para pihak sebelum dibuat aktanya;
7. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

g. Pasal 45
Yang berbunyi “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak terpenuhi:
1. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
2. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
3. dokumen yang diperlukan untik pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
4. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalm peraturan perundangundangan yang bersangkutan;
5. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
6. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pangadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;atau
7. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.

h. Pasal 56
Yang berbunyi “Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya didalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”

Filed under: Fak. Ekonomi, FISIP/HUKUM

Bottom of Form

 

Oleh Salman Darajat
Konflik tanah sepertinya tak pernah berakhir. Kasus Tanjungmorawa, Cianjur, Jember Bulukumba, dan yang terbaru Atang Senjaya, Meruya Selatan dan Pasuruan hanyalah beberapa contoh.Pada kenyataannya hampir di seluruh penjuru Tanah Air, konflik semacam ini masih menjadi persoalan, dan menunjukkan pola yang sebangun. Konflik sosial itu memang punya sejarah panjang.
Dimulai dari pembukaan perkebunan oleh para pengusaha Belanda, berdasarkan Undang-Undang Agraria Belanda (Agrarische Wet 1870) para pengusaha perkebunan itu mendapat hak erfpahct (sekarang disebut hak guna usaha), yakni hak menyewa tanah dalam jangka panjang, tapi dilarang membeli.
Pada tahun 1957, pemerintah Indonesia menasionalisasi semua lahan bekas perkebunan Belanda, dan diklaim sebagai tanah negara, padahal sebelumnya para pengusaha Belanda itu sudah menyerahkan lahannya untuk digarap penduduk setempat.
Tiga tahun kemudian, tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA), yang salah satu amanatnya adalah menginstruksikan landreform alias pembagian tanah secara merata kepada para petani penggarap.
Tapi, undang-undang itu tak dilaksanakan secara konsisten. Malah, banyak keputusan presiden dan peraturan menteri yang bertentangan dengan UUPA. Akibatnya, konflik-konflik tanah perkebunan tak bisa diselesaikan secara tuntas.
Dari sini jelas bahwa masalah utamanya sebenarnya terletak pada negara yang tidak menghimpun data kepemilikian tanah sejak dari zaman Belanda dan buruknya database Negara.
Hingga kini belum ada pengukuran tanah yang dilakukan secara nasional dan menyeluruh oleh pemerintah pusat, padahal pengukuran itu sangat penting sebagai upaya mengurangi masalah sengketa. Begitu juga pembuktian surat tanah melalui sertifikasi, ternyata juga belum bisa menyelesaikan masalah karena seringkali sebuah tanah mempunyai sertifikat lebih dari satu.

Kasus Meruya
Kepemilikan dokumen ganda dapat terjadi ketika penerbitan girik atau sertifikat tidak konsisten dengan UUPA. Peraturan hukum itu mensyaratkan adanya sertifikat tanah dalam setiap transaksi jual beli tanah. Girik tidak dapat dijadikan bukti jual beli tanah karena merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan.
Namun banyak girik atau surat garapan tanah dijadikan alat bukti kepemilikan yang sah. Akibatnya timbul masalah.
Kasus Meruya Selatan memberi contoh. Jika dokumen tanah berupa hak girik dipegang PT Portanigra dan tanah tersebut berstatus sengketa, mestinya ribuan warga itu tak bisa memiliki sertifikat hak milik. Mestinya BPN tidak mengeluarkan dokumen kepemilikan tanah di atas lahan yang terlibat sengketa. Tapi buktinya ribuan warga yang kini mendiami lokasi tersebut, mereka bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah, diantaranya berupa sertifikat.
PP Nomor 24 Tahun 1997, menyebutkan, setelah terbitnya sertifikat selama lima tahun dan tidak ada keberatan dari pihak mana pun, maka tidak boleh dibuat sertifikat baru atas tanah yang sama. Nyatanya, pengadilan dalam menangani kasus tanah sering mengesampingkan PP ini. Alasannya, jika ada bukti baru atas sebuah tanah bersertifikat, maka BPN berhak mengeluarkan sertifikat baru.
Dengan demikian, sertifikat itu bukan sesuatu yang mutlak sebagai tanda kepemilikan tanah. Keluarnya Keppres 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang memberikan mandat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyempurnakan UUPA 1960 diharapkan bisa membenahi sengketa agraria yang tak pernah berakhir.
Namun sengketa agraria juga terkait dengan UU Nomor 22/1999 tentang Otonomi Daerah (Otda). Dalam UU ini, tanah ternyata tidak berada di tangan otoritas pemerintah pusat. Ini pula fakta yang kian menyulitkan penanganan masalah pertanahan di Indonesia.
Dalam setiap kasus tanah, posisi rakyat selalu lemah. Sejumlah kasus menunjukkan, rakyat biasanya tidak memiliki dokumen legal seperti sertifikat. Rakyat mengklaim tanah hanya berdasarkan kepada fakta historis belaka.
Jika dengan dokumen legal seperti sertifikat pun, terkadang belum bisa membuktikan kepemilikan secara sah terhadap tanahnya, apalagi hanya dengan mengandalkan aspek historis semata, tentu akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan pengakuan.

2.865 Kasus
Pasal 9 ayat 2 UUPA memuat ketentuan yang menyebutkan jaminan bagi setiap individu memiliki tanah. Mengacu pada ketentuan tersebut semestinya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menerbitkan dokumen legal untuk kepentingan rakyat. Namun, kenyataan belum banyak berpihak pada rakyat.
Ketidakjelasan aturan perundangan membuat posisi rakyat terpinggirkan. Untuk itu banyak pihak menyerukan perubahan UUPA. Hak Guna Usaha (HGU) sebaiknya dihapus dan gantikan dengan sistem plasma. Jadi masyarakat yang jadi petani, sedangkan pihak perkebunan hanya mengolah hasil pertaniannya saja.
Ke depan, dalam penyelesaian konflik tanah, pemerintah harus melibatkan masyarakat. Banyak kasus yang terjadi, pemerintah selalu berpihak kepada para pemodal saat terjadi konflik agraria antara masyarakat dengan sebuah perusahaan. Dan kalaupun dengan perusahaan negara, biasanya pemerintah selalu mengatasnamakan milik negara. Konflik agraria memang kompleks karena sebenarnya ini tak semata masalah hukum.
Corak dan watak sengketa agraria berhubungan erat dengan banyak faktor. Pertama, proses ekspansi dan perluasan skala akumulasi modal, baik modal domestik maupun internasional. Kedua, watak otoritarian dari pemerintahan (Orde Baru). Ketiga, berubahnya strategi dan orientasi pengembangan sumber-sumber agraria dari strategi agraria yang populis (membangun masyarakat) menjadi agraria yang kapitalistik (mengintegrasikan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari perkembangan kapitalisme internasional).
Jika pemerintah tak segera merealisasikan UUPA 1960 dengan semangat populistik, maka aksi-aksi reclaiming (klaim balik) yang dilakukan petani atas tanah yang digarapnya akan semakin marak. Bukan tak mungkin, rakyat akan menganggap tindakan reclaiming jauh lebih efektif dibanding menunggu realisasi UUPA 1960.
Apalagi hingga saat ini masih ada sekitar 2.865 kasus sengketa tanah skala besar yang belum selesai dan itu menghambat penyelesaian pendaftaran dan pemberian hak atas tanah. BPN menyatakan dari 85 juta bidang tanah di Indonesia, baru sekitar 30 persen yang terdaftar dan diberikan hak atasnya.
Jumlah 30 persen itu pun masih belum sempurna karena banyak sengketa tanah mengenai tapal batas dan tumpang tindih area. Nada pesimis pun terlontar dari Kepala BPN, Joyo Winoto bahwa jika tidak ada perbaikan mekanisme penyelesaian konflik tanah dan mekanisme pendaftaran tanah, barangkali 100 tahun lagi baru bisa menyelesaikan yang 70 persen itu.
Penulis alumnus Jurusan Ilmu Tanah IPB. Bekerja di Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan Aceh Timur.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s